DPD dorong Babel kembangkan lumbung pangan berbasis perikanan

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengembangkan lumbung pangan (food estate) berbasis perikanan, guna mempercepat pembangunan dan perekonomian masyarakat.

"Program nasional food estate perikanan ini memiliki peluang bagus untuk dikembangkan di Kepulauan Babel," kata Anggota DPD RI Dharmansyah Husein saat bersilahturahmi dengan tokoh dan politisi se-Babel di Jakarta, Minggu.

Mantan Bupati Belitung itu mengatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah mencanangkan food estate berbasis perikanan, guna mendorong investasi dan perekonomian masyarakat pascapandemi COVID-19.

"Saya kira ini program ini bagus dan Pemkab Belitung sudah menyediakan lahan food estate perikanan ini, sementara Belitung Timur ini tengah mempersiapkan lahannya, karena daerah itu juga sangat potensial pengembangan food estate perikanan ini," katanya.

Menurut dia, potensi masing-masing daerah ini perlu untuk segera dipetakan sebagai acuan pembangunan di masa mendatang.

Misalnya Belitung Timur punya perencanaan membangun wilayahnya sebagai industri kelautan, sementara Belitung menjadi destinasi wisata kelas dunia, Bangka Selatan dengan Kawasan Industri Sadai, dan Bangka Barat dengan Pelabuhan Tanjung Ular.

"Ini saya rasa perlu fokus sehingga pembangunannya berkelanjutan. Kami yang berada di pusat ini juga akan berupaya agar program-program di daerah tersebut bisa masuk dalam pelaksanaan program program nasional," ujarnya.

Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin mendukung pengembangan lumbung pangan berbasis perikanan ini, karena potensi perikanan dan kelautan sangat besar.

"Saya selalu kampanyekan di Babel ini, di mana korelasi sosial masyarakat terjalin bagus, tidak ada SARA, tidak ada konflik horisontal, kerusuhan," katanya.

Acara silaturahmi itu turut dihadiri oleh Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya, Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DPRD Herman Suhadi, kepala daerah tingkat II di Babel, Sekda Pemprov Babel Naziarto, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, dan Dirut PT Timah Tbk Achmad Ardianto.