Pakar: Babel perlu ocean accounting manfaatkan sumber daya laut

Pangkalpinang (ANTARA) - Akademisi bidang ekonomi sumber daya dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Akhmad Fauzi menyebutkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menerapkan "ocean accounting" untuk mengetahui potensi dan pemanfaatan sumber daya laut di daerah itu.

"Tim kami mempertimbangkan berbagai strategi inklusif dan sustainable, salah satunya diperlukan kembali 'ocean accounting'," kata Profesor Akhmad Fauzi di Pangkalpinang, Jumat.

Ocean account merupakan instrumen untuk mengontrol/menilai keberhasilan pengelolaan yang seimbang antara ekologi dan ekonomi dalam suatu kawasan.

Ia mengatakan melalui "ocean accounting" bisa mengontrol atau menilai neraca sumberdaya hingga evaluasi sehingga diketahui berapa banyak sumber daya laut yang dimiliki Provinsi Kepulauan Babel.

"Apa yang bisa kita manfaatkan berapa yang bisa dicapture, ini adalah salah satu instrumen yang penting karena tanpa ocean accounting-evaluasi kita tidak tahu apa yang dimiliki dan bagaimana memanfaatkannya," katanya.

Sementara itu untuk mensinergikan kegiatan yang kompleks melalui satu landasan ilmiah yang cukup kuat, pihaknya beserta tim melakukan kajian yang cukup komprehensif dengan berbagai macam metode.

"Sehingga intinya menghasilkan dua solusi yang inklusif seperti disampaikan pak Pj Gubernur, dan akan ada 7 variabel yang digunakan yakni RESPECT,"  katanya.

Baca juga: Pemprov Babel sudah terbitkan 111 persetujuan pemanfaatan tata ruang laut

Ia menjelaskan prinsipnya RESPECT secara regulatory undang-undang yakni akuntable, secara ekonomik dia variable bahwa timah, perikanan, maupun residu yang memungkinkan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

Untuk S tadi adalah sosialisasi inklusif bahwa masyarakat juga akan memperoleh manfaat dari tambang, hutan mangrove, dan sebagainya. Untuk P yakni politically suportif, secara  politik disupport karena apabila tidak di suport maka kegiatan ini akan menimbulkan masalah dan konflik baik vertikal maupun horizontal.

Selanjutnya, E yakni enviromentally accetable cara envoromental bisa di terima baik daya dukung maupun daya tampung lingkungan itu tidak melampau batas yang sudah ditentukan.

Untuk C community responsibility kita ingin masyarakat juga sejahtera, untuk t secara technology tidak menghancurkan dan juga bisa diberdaya gunakan.

"Berdasarkan prinsip-prinsip ini akan mendukung apa yang disebut dengan blue justice, keadilan terhadap laut dan juga blue governanance dan parameter," katanya.

Ia mengusulkan skema tim terkait timah di Provinsi Kepulauan Babel untuk membuat rencana timah yang berkelanjutan di daerah itu.

"Kami mengusulkan adanya skema tim terkait timah di Babel," kata Profesor IPB Akhmad Fauzi di Pangkalpinang,

Baca juga: Bangka Belitung fokus jaga kesehatan laut wujudkan ekonomi biru

Ia mengatakan dengan skema tim pada saatnya nanti ketika timah habis kemudian hasil dari timah dan manfaatnya terus bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang.

"Ini sudah dilakukan di berbagai negara," katanya.

Ia menyampaikan meskipun timah di Bangka Belitung habis masyarakat tetap bisa merasakan manfaat.

Menurut dia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain timah yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi, juga ada mangrove kurang lebih sekitar 138 juta per hektar jika di evaluasi nilainya.

Ia mengharapkan untuk timah di Bangka Belitung pertambangannya harus dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu bagaimana koeksis satu sektor dengan sektor lainnya, yakni dengan konsep blue healing dimana alamnya healing, masyarakat healing. dan pemerintah healing.

"Memperoleh recovery dari economic, blue healing ini juga bisa dikembangkan oleh kementerian-kementerian," katanya.

Baca juga: Pemkab Bangka Barat-BKIPM jajaki kerja sama pengelolaan potensi kelautan