Pj Gubernur Babel: APBD perubahan 2023 target pendapatan daerah Rp2,6 triliun

Pangkalpinang (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan menyampaikan gambaran umum target pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2,6 triliun dan belanja daerah Rp3,4 triliun.

"Pendapatan daerah tahun ini kita targetkan sebesar Rp2.612.464.914.326, yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp1.039.325.206.396 dan pendapatan transfer Rp1.573.139.707.930," kata Pj Gubernur Babel Suganda di Pangkalpinang, Senin.

Untuk belanja daerah, dianggarkan sebesar Rp3.488.573.502.087, terdiri dari belanja operasi Rp2.185.190.899.586, belanja modal Rp613.629.280.275. Sedangkan untuk belanja tidak terduga dianggarkan Rp47.333.618.035, belanja transfer Rp642.419.704.191.

Pada pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp959.301.638.953, berasal dari kas daerah, kas lainnya, kas bendahara pengeluaran, kas di BLUD dan kas BOS.

"Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp83.193.051.192 yang berasal dari pembayaran kembali pinjaman PT SMI," ujarnya.

Menurut dia, perekonomian di Babel pada triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,37 persen. Angka ini meningkat dibanding pertumbuhan y-on-y pada triwulan i-2022 yang tumbuh sebesar 3,28 persen.

Hal ini didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi di Babel melalui jumlah penerbangan yang mendekati normal dan kegiatan transportasi yang semakin aktif, serta penjualan beberapa komoditas unggulan yang mulai tumbuh positif.

Hal ini juga diperkuat dengan pengendalian neraca perdagangan dengan menjaga aktivitas impor lebih rendah daripada ekspor.

APBD Babel diprioritaskan kepada pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, demokrasi, pemerintahan, wilayah, pendapatan masyarakat dan lingkungan.

Saat ini Pemprov Babel telah satu kali melakukan perubahan atas penjabaran APBD TA 2023. Hal ini dilakukan karena Pemprov Babel harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi pendapatan yang bersumber dari PAD dan pendapatan transfer, serta lebih fokus pada belanja-belanja yang menjadi prioritas nasional seperti penanganan stunting, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan ekstrem.