Presiden Jokowi segera umumkan menko polhukam definitif

Jakarta (ANTARA) -
“Tentu Presiden (Jokowi) akan segera menyampaikan siapa yang akan menjadi menko polhukam definitif,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Jakarta, Jumat.

Sambil menunggu keputusan Presiden soal siapa pengganti Mahfud, tugas dan fungsi menko polhukam untuk sementara waktu dijalankan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang telah ditunjuk Presiden sebagai Plt Menko Polhukam.

“Ini kan pelaksana tugas, wewenang, dan tanggung jawab sampai (ditunjuk) menko polhukam definitif,” ujar Ari.

Dia menjelaskan bahwa Tito akan langsung menjalankan tugas di Kemenko Polhukam mulai Jumat, sesuai Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani Jokowi.

“Langsung menjalankan tugas, agar roda penyelenggaraan pemerintahan termasuk apa yang menjadi tugas pokok dari Kemenko Polhukam bisa berjalan,” tutur dia.

Baca juga: Tito Karnavian ditunjuk sebagai Plt Menko Polhukam

Baca juga: Jokowi tandatangani Keppres pemberhentian Mahfud MD

Sementara itu, ketika ditanya soal kualifikasi pengganti Mahfud Md, Ari menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

“Ya nanti kita tunggu (arahan) dari Bapak Presiden,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk memutuskan pengganti Mahfud Md.

"Belum. 'Kan masih kemarin sore menyerahkan surat pengunduran diri. Beri waktu sehari, dua hari, tiga hari lah," kata Presiden usai usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Ketika ditanya latar belakang pengganti Mahfud dari kalangan profesional atau kader partai, Presiden menyatakan sosoknya belum diputuskan.

"Belum. Beri waktu sehari, dua hari, tiga hari. Baru kemarin sore," ujarnya lagi.

Mahfud Md. bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, calon presiden Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.