Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut satu Anies Rasyid Baswedan menyebut ada 45 juta orang yang belum bekerja dengan layak dan 70 juta orang belum mempunyai jaminan sosial.
"Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada," kata Anies dalam debat kelima yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Ahad.
Benarkah klaim tersebut?
Penjelasan
Menurut Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hasil dari pengukuran Low Pay Rate (LPR) atau seberapa banyak buruh yang bekerja dengan gaji yang rendah atau tidak layak terdapat 13,59 juta orang di tahun 2021 dan meningkat menjadi 14,83 juta pada 2022.
Mengacu pada data BPS tahun 2023, jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat di Indonesia merupakan jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pada 2023 tercatat ada sebanyak 66,44% penduduk Indonesia memiliki BPJS Kesehatan.
Menurut Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya, mengutip dari data BPJS, data yang menyebut bahwa ada 77 juta orang belum punya jaminan sosial adalah data pada tahun 2017.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.
Baca juga: Cek fakta, Prabowo sebut Indonesia kekurangan 140.000 dokter
Baca juga: Cek fakta, Ganjar klaim buruh tuntut revisi UU Ciptaker
