Walhi Minta Pemprov Babel Jaga Kelestarian Laut

Keanekaragaman laut ini dapat rusak karena aktivitas tambang laut yang masih saja dilakukan pascapenerapan moratorium penambangan laut

Pangkalpinang (Antara Babel) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta pemerintah provinsi untuk menjaga kelestarian laut, karena dapat menjadi sumber ekonomi alternatif bagi masyarakat pascatimah.

"Kami menilai Pemprov Kepulauan Babel masih terkesan setengah hati dalam mengawal penerapan penghentian sementara aktivitas tambang laut, sehingga pengusaha masih melakukan penambangan secara sembunyi-sembunyi," kata Direktur Eksekutif Walhi Kepulauan Babel, Ratno Budi di Pangkalpinang, Sabtu.

Ia menjelaskan kekayaan laut di provinsi ini menyediakan potensi pariwisata dan perikanan tangkap yang melimpah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.

"Keanekaragaman laut ini dapat rusak karena aktivitas tambang laut yang masih saja dilakukan pascapenerapan moratorium penambangan laut," ujarnya.

Menurut dia limbah sedimentasi hasil aktivitas pertambangan lepas pantai dapat menyebar dalam radius 20 sampai 30 km, sehingga dapat mengganggu zona tangkap ikan nelayan dan pariwisata.

"Kami meminta agar penegakan hukum dilakukan secara adil, tidak hanya di tingkat tambang rakyat yang berpenghasilan sedikit, melainkan pelaku penambangan di tingkat industri besar," katanya.

Untuk itu, pihaknya selalu mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap penerimaan dari hasil tambang, apakah sebanding dengan besaran biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan.

"Kami berharap pemerintah daerah untuk berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan laut ini, sehingga masyarakat khususnya nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan dan kesejahteraan keluarganya," ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.