Pangkalpinang (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia mendorong Kementerian ESDM agar dapat menerbitkan petunjuk teknis (juknis) izin penambangan rakyat (IPR) timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar masyarakat bisa menambang timah secara legal.
"Kita akan segera soundingkan ke Kementerian ESDM terkait Juknis IPR timah ini," kata Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung RI Reda Manthovani sat menghadiri rakor tata kelola barang sitaan tindak pidana korupsi pertimahan di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan konsep tata kelola penambangan bijih timah yang sedang dibahas oleh Forkompimda se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dilaporkan kepada Jaksa Agung dan Kementerian ESDM Republik Indonesia, agar peraturan tata kelola penambangan bijih timah ini segera terwujud.
"Ini akan segera koordinasikan, sebagai tindak lanjut rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan tata kelola penambangan timah di daerah ini," katanya.
Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Safrizal ZA berharap Kejagung mendorong Kementerian ESDM untuk segera menerbitkan Juknis IPR, agar tambang rakyat ilegal bisa menambang secara legal.
"Kami mohon dukungan dari Kejagung agar Kementerian ESDM untuk segera menerbitkan Juknis IPR ini, agar masyarakat bisa menambang timah secara legal dan aturan berlaku," katanya.
Menurut dia rapat koordinasi aturan tata kelola timah ini bisa menjadi momentum dalam rangka menerbitkan dan menatausahakan timah sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku.
"Penambangan sesuai aturan berlaku ini tentunya diharapkan kita bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan pendapatan negara sebesar-besarnya untuk dikembalikan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga bisa bekerja di sektor pertambangan dengan leluasa sesuai ketentuan berlaku dalam meningkatkan kesejahteraan dan lingkungan bisa kembali seperti semula setelah penambangan ini.
"Jangan sampai sebaliknya, pendapatan negara minim, pendapatan masyarakat juga minim dan lingkungannya hancur lebur tanpa bisa dimintai pertanggungjawaban," katanya.
Berita Terkait
![Barang sitaan korupsi timah, dari mobil mewah hingga dolar AS](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/07/22/34.jpg)
Barang sitaan korupsi timah, dari mobil mewah hingga dolar AS
22 Juli 2024 16:43
![Kejagung-Babel bahas tata kelola barang sitaan korupsi timah](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/07/17/WhatsApp-Image-2024-07-17-at-13.36.21.jpeg)
Kejagung-Babel bahas tata kelola barang sitaan korupsi timah
17 Juli 2024 13:41
![Kejagung sebut belum berencana periksa Brigjen Pol. Mukti Juharsa](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/08/26/IMG-20240826-WA0025_2.jpg)
Kejagung sebut belum berencana periksa Brigjen Pol. Mukti Juharsa
27 Agustus 2024 12:46
![Kejagung sebut unggahan Jelite Jeje menantu Asri Agung tidak terkait institusi](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/08/26/IMG-20240826-WA0025_2.jpg)
Kejagung sebut unggahan Jelite Jeje menantu Asri Agung tidak terkait institusi
26 Agustus 2024 23:54
![Kejagung serahkan tersangka FL adik Hendry Lie ke Kejari Jaksel](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/08/23/1000029889.jpg)
Kejagung serahkan tersangka FL adik Hendry Lie ke Kejari Jaksel
23 Agustus 2024 18:01
![Kejagung sita vila milik Hendry Lie tersangka kasus timah](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/08/20/1000029675.jpg)
Kejagung sita vila milik Hendry Lie tersangka kasus timah
20 Agustus 2024 21:00
![Kejagung nyatakan siap hadapi pengajuan PK Jessica Kumala Wongso](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/08/19/antarafoto-jessica-wongso-konferensi-pers-usai-bebas-180824-app-6.jpg)
Kejagung nyatakan siap hadapi pengajuan PK Jessica Kumala Wongso
19 Agustus 2024 21:51
![Kejagung buka peluang Sandra Dewi bersaksi di sidang Harvey Moeis](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/05/15/antarafoto-pemeriksaan-sandra-dewi-di-kejagung-15052024-gp-4.jpg)
Kejagung buka peluang Sandra Dewi bersaksi di sidang Harvey Moeis
14 Agustus 2024 21:55