Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini dampak efisiensi anggaran pemerintah tak akan seburuk yang dikhawatirkan oleh publik.
Memang ada sedikit isu mengenai efisiensi yang kena ke sana-sini, its okay, sekarang sudah kami perbaiki, bertahap, semua. Saya kira tidak akan terjadi seperti yang ditakutkan banyak orang, kata Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu.
Luhut optimistis tujuan efisiensi anggaran yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto bakal terwujud sesuai rencana.
Meski masih ada tantangan pada beberapa program, misalnya Makan Bergizi Gratis (MBG), namun ia yakin masalahnya dapat diatasi. Terlebih, program ini baru pertama kali dijalankan dengan target yang dipercepat.
Untuk mengatasi masalahnya, Luhut menyinggung perlunya ada audit dan tolok ukur agar proses implementasi program dapat terkontrol.
Disiplin fiskal dan semua program Presiden Prabowo ini, semua jalan, tidak ada masalah sebenarnya ke depan ini. Dengan efisiensi yang dilakukan, ini akan jalan, tambahnya.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Angka itu terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.
Lewat surat bernomor S-37/MK.02/2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan efisiensi itu mencakup belanja operasional dan non-operasional serta tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial.
Namun, muncul sejumlah persoalan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) hingga kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) usai turunnya arahan efisiensi anggaran.
Melalui konferensi pers pada Jumat (14/2), Sri Mulyani menegaskan efisiensi anggaran di perguruan tinggi negeri (PTN) tidak boleh berdampak terhadap nilai UKT. Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh PTN hanya untuk anggaran sektor Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE).
Sementara terkait PHK, Menkeu menyampaikan pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut.
PHK honorer di K/L dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK di lingkungan K/L. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau rekonstruksi anggaran K/L tidak terdampak terhadap tenaga honorer, ujar Sri Mulyani.
