Manggar, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan kebijakan mengubah nomenklatur di struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
"Kita akan buat kebijakan strategis berupa pemisahan antara bidang keuangan dan bidang pendapatan daerah yang selama ini tergabung dalam satu struktur di BPKPD)," kata Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten di Manggar, Minggu.
Ia menjelaskan, pemisahan dua bidang di BPKPD untuk standarisasi dan konsistensi administratif agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekeliruan dalam struktur birokrasi.
Ia menilai pengubahan itu sebagai salah satu langkah serius yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta mengoptimalkan potensi ekonomi daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
“Saya melihat selama ini tidak ada fokus yang jelas dalam hal penerimaan daerah. Banyak potensi yang semestinya bisa menjadi sumber pendapatan bagi kas daerah justru lepas begitu saja," ujarnya.
Terkait pemisahan dua bidang ini, ia mengatakan bahwa ini bukan sekadar perubahan administratif tetapi merupakan langkah strategis yang diyakini akan membawa dampak langsung terhadap efisiensi kerja, akuntabilitas, dan terutama, peningkatan pendapatan daerah.
Dengan pemisahan ini, struktur keuangan akan dapat lebih fokus dalam perencanaan, penganggaran, serta pengelolaan belanja daerah. Sementara struktur pendapatan akan difokuskan sepenuhnya untuk menggali, mengawasi, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan asli daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum tergali secara maksimal.
“Jika masing-masingnya bisa bekerja secara fokus, profesional, dan ada target, kita akan tahu dengan lebih detail di mana sumber-sumber penerimaan, bagaimana kebocoran terjadi dan bagaimana menutupnya,” kata Kamarudin.
Wakil Bupati Belitung Timur Khairil Anwar juga mengatakan seluruh perangkat daerah akan dilibatkan dalam proses transisi dan implementasi kebijakan ini agar berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan.
"Ini adalah bagian dari reformasi birokrasi dan reformasi fiskal daerah. Kami akan pastikan bahwa proses ini dilakukan dengan transparan, melibatkan para pemangku kepentingan dan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia berharap langkah ini mampu memperkuat pondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan serta membangun pemerintahan yang lebih bersih, efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
"Kita harus mampu menggali potensi sumber daya alam dan melakukan kebijakan strategis dalam menambah pendapatan daerah," ujarnya.
