Pangkalpinang (ANTARA) - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, mewakili Pj Wali Kota menghadiri rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah serta evaluasi program pembangunan 3 juta rumah dan peta jalan pembangunan kependudukan yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual melalui Zoom Meeting di Smart Room Center, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (16/9).
Dalam rakor tersebut, Juhaini menyampaikan bahwa agenda diawali dengan paparan kementerian terkait peta jalan pembangunan kependudukan dan keluarga (PJPK). Disebutkan bahwa Indonesia tengah menghadapi bonus demografi, dengan jumlah penduduk produktif mencapai 192 juta jiwa dari total 286 juta jiwa.
“Menyikapi kondisi ini, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menyusun peta pembangunan kependudukan dan keluarga. Ada enam sasaran utama yang harus dituangkan dalam RPJMD enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik,” ujar Juhaini.
Enam sasaran tersebut meliputi wajib belajar 12 tahun, peningkatan keterampilan dan profesi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi dan kesempatan kerja, kontribusi terhadap pajak penghasilan, serta perlindungan sosial masyarakat termasuk jaminan kesehatan dan hari tua universal.
Menurut dia, enam sasaran itu akan diturunkan ke dalam 30 indikator, dan keberhasilan pembangunan PJPK akan menjadi salah satu dasar pemberian Dana Insentif Daerah (DID).
Selain itu, Juhaini juga menyinggung program pembangunan 3 juta rumah. Ia menegaskan Pemerintah Kota Pangkalpinang mendukung program tersebut dengan memberikan keringanan berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi perizinan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Terkait inflasi daerah, Juhaini menyebutkan kondisi inflasi di Pangkalpinang masih terkendali. “Inflasi Pangkalpinang saat ini tercatat 1,32 persen year on year dengan Indeks Harga Konsumen 105,88. Angka ini masih di bawah target nasional. Bahkan month to month mengalami kontraksi 0,49 persen,” katanya.
Ia menambahkan harga bahan pangan juga relatif stabil, di antaranya beras SPHP dijual Rp12.500 per kilogram atau lebih rendah dari harga eceran tertinggi Rp13.500, sementara harga beras medium dan premium masih sesuai standar pemerintah.
“Alhamdulillah, kondisi inflasi di Pangkalpinang masih sesuai harapan dan dapat dikendalikan,” katanya.
