Pangkalpinang (ANTARA) - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 tercatat sebesar 81,91 atau masuk kategori tinggi, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 75,95 dengan kategori sedang.
“Kualitas demokrasi di Bangka Belitung tergolong baik. Artinya prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan demokrasi berjalan relatif efektif,” kata Sekretaris Badan Kesbangpol Babel, Riza Aryani di Pangkalpinang, Minggu.
Riza menjelaskan, kebebasan berpendapat dan berserikat di Bangka Belitung juga cukup terjamin. Masyarakat dapat menyalurkan aspirasi melalui media, organisasi masyarakat, maupun partai politik tanpa tekanan berarti.
Ia menambahkan penyelenggaraan pemilu di daerah itu berjalan transparan dan akuntabel, dengan lembaga penyelenggara, pengawas, serta partisipasi masyarakat yang berfungsi dengan baik.
Selain itu, kondisi politik daerah terjaga kondusif, minim konflik horizontal, serta perbedaan politik dapat dikelola. Penyelesaian sengketa lebih banyak ditempuh melalui jalur hukum atau konstitusional.
“Dengan kata lain, Bangka Belitung berhasil menjaga iklim demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berintegritas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bangka Belitung, EM Osykar mengatakan penyelenggara pemilu telah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
Namun, menurutnya, masih diperlukan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak suara pada pemilu maupun pilkada. “Harus ada goodwill atau niat baik dari semua pihak, terutama masyarakat, untuk lebih menyadari pentingnya pemilu bagi keberlanjutan kepemimpinan dan jalannya roda pemerintahan,” kata Osykar.
