Pangkalpinang (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra, Melati menyoroti akurasi data deforestasi serta lemahnya pengawasan kawasan hutan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi Soeharto (Titiek Soeharto) tersebut, pembahasan difokuskan pada bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Melati menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait data deforestasi, pola pengawasan, serta tindak lanjut kementerian terhadap pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Melati menilai data yang disampaikan kementerian belum menjelaskan secara utuh penyebab penurunan angka deforestasi beberapa tahun terakhir.
“Jangan-jangan angka turun bukan karena keberhasilan pengendalian deforestasi, tetapi karena memang sudah tidak banyak lagi hutan yang tersisa untuk ditebang,” ujar Melati dalam keterangan yang diterima di Pangkalpinang, Jumat (5/12).
Ia juga menyoroti peta perubahan tutupan lahan di Aceh yang dinilai statis meski terjadi alih fungsi hutan ke non-hutan mencapai lebih dari 21.000 hektare dalam lima tahun.
Baca juga: Melati serahkan empat mesin kapal untuk nelayan Pangkalarang
Menurut dia, pemerintah seharusnya menampilkan citra satelit per tahun agar dinamika kerusakan hutan terlihat jelas.
Melati menyesalkan penegakan hukum yang baru dilakukan setelah bencana terjadi.
“Mengapa tindakan tegas baru muncul setelah ada korban jiwa? Kenapa tidak lebih awal? Ini kerusakan bertahun-tahun, bukan dua bulan,” katanya.
Ia menilai kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di tiga provinsi terdampak mestinya dapat terpantau sejak awal jika sistem pengawasan berjalan efektif.
Melati juga menyinggung laporan kementerian mengenai pencabutan 18 PBPH seluas 526.144 hektare serta rencana pencabutan 20 izin tambahan berkinerja buruk.
Menurutnya, tanggung jawab teknis pencabutan izin berada di tangan menteri, bukan Presiden.
Baca juga: Melati serahkan empat mesin kapal untuk nelayan Pangkalarang
“Pak Menteri ini tangan dan mata Presiden dalam sektor kehutanan. Jangan sampai bola panasnya dilempar ke Presiden, seolah beliau yang bertanggung jawab langsung atas detail teknis,” katanya.
Melati meminta kementerian menjelaskan secara konkret apa yang dimaksud dengan “kinerja buruk” PBPH serta mengapa kondisi tersebut tidak terdeteksi dalam monitoring bertahun-tahun.
Terkait program rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah terdampak, Melati mengingatkan agar pendekatan pemulihan tidak berhenti pada penanaman pohon.
“Reboisasi hanya menanam. Dalam kondisi kerusakan berat, kita perlu revegetasi dari vegetasi dasar sampai tumbuhan bawah supaya struktur tanah kembali kuat,” tuturnya.
Baca juga: Melati serahkan alsintan power thresher untuk petani di Bangka Barat
Ia juga menanggapi rencana pembentukan satgas mitigasi DAS lintas kementerian serta aplikasi peringatan dini banjir.
“Jangan sampai logika kerja kita menjadi menunggu banjir lalu mitigasi. Yang harus diperkuat adalah pencegahannya,” katanya.
Menutup paparannya, Melati menyebut bencana di Sumatera sebagai peringatan bahwa kerusakan hutan memiliki dampak langsung terhadap keselamatan warga.
“Hutan punya fungsi luar biasa bagi kehidupan rakyat. Kalau pengawasan tidak ketat, kejadian seperti ini bisa terjadi di mana saja di Indonesia,” ujarnya.
Pandangan tersebut berpijak pada komitmen untuk memastikan tata kelola kehutanan berjalan selaras dengan visi Presiden Prabowo terkait ketahanan ekologis sebagai fondasi pembangunan nasional.
