Bangka Selatan raih predikat istimewa IRH tahun 2025

Toboali, Bangka Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih predikat Istimewa dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 dari Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-4.OT.03.01 tahun 2025 yang diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung Johan Manurung kepada Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid, Kamis (16/4).

"Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada Pemkab Bangka Selatan yang berhasil meraih kategori AA (Istimewa) dengan skor impresif 99,40 dalam penilaian IRH 2025," kata Johan Manurung.

Penilaian IRH sendiri bertujuan untuk mengukur efektivitas reformasi hukum dalam penguatan regulasi di tingkat daerah.

Ia menilai capaian yang diraih Pemkab Bangka Selatan tidak lepas dari koordinasi dan konsultasi aktif jajaran dalam proses harmonisasi produk hukum daerah, baik rancangan peraturan daerah (Raperda) maupun rancangan peraturan kepala daerah.

"Kita berharap capai yang telah diraih ini dapat dipertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut pada penilaian IRH tahun 2026 melalui pendampingan yang terus dilakukan," ujarnya.

Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterima. Menurutnya capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pihak dalam memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan prinsip hukum yang berlaku.

"Capaian ini merupakan buah dari kerja sama semua pihak dalam memastikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak melanggar kepentingan umum, serta tetap menjunjung norma kesusilaan,” ujarnya.

Ia mengatakan, keberhasilan meraih skor hampir sempurna ini tidak terlepas dari peran strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai leading sector dalam pengelolaan data dukung pelaporan IRH.

"Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam mewujudkan tata kelola hukum yang transparan, akuntabel, dan berkualitas," ujarnya.