Jakarta (Antaranews Babel) - Tentara Nasional Indonesia tidak melakukan pemetaan kerawanan Pemilu 2019, namun peta kerawanan mengikuti data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kita (TNI) tak melakukan pemetaan kerawanan geografis mana saja daerah yang rawan terhadap faktor keamanan Pemilu," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi saat berkunjung ke Kantor Perum LKBN Antara, Jakarta, Rabu.
Dalam kunjungannya itu, Kapuspen TNI diterima langsung oleh Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara Akhmad Munir, Redpel I Budi Setiawanto dan Redpel III Saptono di ruang rapat lantai 19.
TNI menggunakan data dari Bawaslu dan KPU karena mereka yang melakukan penelitian daerah mana saja yang rawan terhadap keamanan Pemilu 2019.
"Titik kritis keamanan Pemilu adalah pada saat pencoblosan 17 April 2019," katanya.
Dalam kesempatan itu, Kapuspen TNI kembali menegaskan TNI bersikap netral dan siap menyukseskan pelaksanaan Pemilu nanti.
"TNI harus netral dan tidak boleh berpolitik praktis. Ini sudah sering ditegaskan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto," kata Sisriadi.
