Jakarta (Antara Babel) - Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan bahwa
partainya menolak rencana pembangunan gedung baru DPR, karena tidak
sesuai dengan karena tidak sesuai dengan kondisi ekonomi nasional yang
sedang mengalami defisit anggaran.
"Situasi ekonomi Indonesia sedang tidak memungkinkan, jadi kami
minta tunda dulu pembangunan gedung baru," kata Sohibul di sela-sela
Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu.
Dia mengakui bahwa ruang kerja anggota DPR masih belum memadai untuk
menunjang tugas kedewanan karena pada awal berdirinya Gedung Nusantara
I, satu ruangan hanya untuk satu anggota DPR dan seorang staf.
Saat ini menurut dia, satu ruangan ditempati satu anggota DPR, lima
orang tenaga ahli, dan dua asisten pribadi namun harus disesuaikan
dengan porsi keuangan Indonesia yang mengalami defisit.
"Ya mungkin jalan tengahnya dengan renovasi gedung, artinya cari cara yang tidak melukai situasi saat ini," ujarnya.
Sohibul menilai semua penganggaran harus memiliki kesadaran
prioritas sehingga tidak mengecewakan masyarakat yang saat ini
menghadapi kondisi ekonomi yang fluktuatif.
Sohibul mengatakan DPP PKS belum berkomunikasi dan belum memberikan
arahan kepada Fraksi PKS DPR RI, sehingga segera dilakukan konsolidasi
terkait hal tersebut.
"Kami belum memberikan arahan kepada Fraksi PKS namun saya yakin
teman-teman fraksi paham mereka pun melihat situasi seperti ini,"
katanya.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing mengatakan
anggaran pembangunan gedung baru DPR diperoleh secara bertahap misalnya
di 2018 sebesar Rp500 miliar dari total anggaran DPR di tahun tersebut
Rp5,7 triliun.
"Anggaran itu kan bertahap yang sudah didapat Rp 5,7 triliun kemarin
itu sudah ada Rp 500 miliar untuk anggaran," kata Anton di Gedung
Nusantara, Jakarta, Senin (14/8).
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan selain membangun gedung baru,
DPR juga mewacanakan untuk membangun alun-alun demokrasi, perpustakaan
hingga museum parlemen.
Rencana itu, menurut dia, di luar dari anggaran yang akan digunakan
untuk membangun gedung baru DPR misalnya alun-alun demokrasi dapat
digunakan sebagai tempat representatif bagi masyarakat yang ingin
melaksanakan unjuk rasa.
"Tapi nanti kita tambah lagi untuk pembangunan alun-alun,
perpustakaan terus museum. Misalnya di London, Inggris ketika masyarakat
menyampaikan aspirasi ada tempat tersendiri, tidak seperti di sini
ketika demo terjadi kemacetan," katanya.
Anton mengatakan pembahasan RAPBN 2018 baru akan dilakukan setelah
pembacaan nota keuangan pada 16 Agustus 2017, sehingga setelah itu baru
bisa dipastikan DPR memperoleh anggaran Rp5,7 triliun atau tidak.
PKS Tolak Pembangunan Gedung Baru DPR
Rabu, 16 Agustus 2017 14:31 WIB
Situasi ekonomi Indonesia sedang tidak memungkinkan, jadi kami minta tunda dulu pembangunan gedung baru,