DPRD Babel gelar Banmus bahas turunnya harga sawit dan karet

Pangkalpinang (ANTARA) - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) guna menanggapi keluhan masyarakat, khususnya para petani sawit dan karet yang mengeluhkan turunnya harga pasca lebaran.

"Di Banmus ini kita membahas beberapa agenda penting untuk segera ditindaklanjuti. Salah satunya masalah harga sawit yang menurun dan harga karet yang tidak juga naik, sementara di Provinsi lain seperti di Sumatera Selatan (Sumsel) sudah membaik," kata Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, harga tandan buah segar (TBS) sekarang hanya dihargai Rp600 yang dinilainya tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang TBS.

Oleh karena itu DPRD Babel meminta penjelasan intansi terkait, karena dua komoditi ini menjadi andalan masyarakat khususnya petani terhadap ekonomi keluarganya.

"DPRD Babel tidak pernah berputus asa untuk menstabilkan harga sawit dan karet, karena dua komoditi ini lah yang menjadi andalan masyarakat kalau memang kita ingin menghidupkan tingkat daya beli masyarakat Babel," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pertenakan (Distannak) Babel, Juaidi mengatakan, belum mengetahui harga TBS sawit untuk saat ini karena belum mendapatkan data perhitungan TBS sawit. Namun untuk di bulan Januari hingga Mei, harga TBS sawit cenderung meningkat.

"Untuk bulan Juni kami belum terima. Tapi berdasarkan perhitungan data TBS yang kami himpun untuk lima bulan terakhir ini kecenderungan angkanya tentu meningkat," ujarnya.

Dari bulan Januari, harga TBS kita di angka Rp1.200 dan pada Mei lalu sudah di angka Rp1.300. Dan harga yang disepakati dari beberapa pabrik kelapa sawit itu meningkat.

Harga di tingkat petani mandiri memang sekarang di angka Rp1.000 sampai Rp 1.100 karena belum mengimplementasikan Pergub yang mewajibkan para petani sawit harus tergabung dalam koperasi.

"Tapi target kita 2-3 bulan ini semua petani sawit sudah tergabung dalam koperasi yang menjadi LO pabrik sawit," ujarnya.

Untuk karet, pihaknya melihat ada kelemahan dalam menaikkan harga karet karena minimnya keberadaan unit pengolahan dan pemasaran Bokar (bahan olah karet rakyat) di Babel tidak seperti di Sumatera Selatan (Sumsel).

"Di Sumsel kecenderungannya ada kelebihan karena disana UPPB-nya sangat banyak dan sudah ada kerjasama antara UPPB dengan kementerian PUPR untuk mencampur karet ke aspal. Sedangkan kita belum mengarah kesana, mungkin ini perlu kita lanjuti kedepan mengkolaborasikan karet dengan aspal," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Juaidi perlu ada dukungan dari APBD Babel untuk meningkatkan keberadaan UPPB di Babel. Selama ini Babel hanya mengandalkan dukungan dari APBN yang mendapatkan alokasi 2-3 UPPB per tahun.

"Saya pikir perlu juga dukungan dari APBD kita untuk mempercepat unit pengolahan ini sehingga nanti dengan UPPB ini akan meningkatkan harga karet disertai dengan kualitasnya," ujarnya.