Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo meminta pemerintah menindak tegas penunggang gelap bantuan sosial yang memanfaatkan pandemi virus corona atau COVID-19 demi kepentingan maju pemilihan kepala daerah.
"Di daerah banyak ditemukan bansos dibanderol foto calon kepala daerah yang akan maju pilkada. Ini bisanya dilakukan oleh calon 'incumbent'," kata Karyono, di Jakarta, Senin (18/5) malam.
Hal tersebut disampaikan Karyono dalam diskusi "online" yang digelar IPI bertema "Implikasi Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan Keamanan".
Karyono mendorong pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri untuk bertindak tegas, demikian juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menindak calon petahana yang menunggangi bansos untuk "capital politic".
"Bansos ini harus steril dari kepentingan politik," katanya.
Ia menilai KPK perlu masuk dalam hal pengawasan, pencegahan, dan penindakan terkait penyelewengan dana bansos atas dampak pandemi COVID-19.
"Kita dukung KPK tegas bagi penyelewengan dana bansos. Sebab asasnya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka kita perlu dukung KPK untuk masuk," katanya.
Karyono menyebut ada empat hal yang harus digarisbawahi dan perlu dilakukan di saat pandemi COVID-19, yakni pertama, perkuat gotong royong sehingga semua harus satu barisan dan saling tolong menolong melawan pandemi COVID-19.
Kedua, utamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ketiga, kedepankan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi di tengah ancaman COVID-19.
Dan keempat, kata dia, harus ada ketegasan hukum dan peraturan yang jelas dalam penanganan COVID-19, dan aturan itu tidak boleh saling tumpang tindih.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan ada sejumlah pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari pandemi COVID-19, salah satunya adalah adanya semangat membangun solidaritas sosial masyarakat.
"Pandemi ini mengajarkan banyak hal menurut saya, menurut pengamatan kami, pertama menumbuhkan solidaritas sosial. Itu modal sosial yang luar biasa, solidaritas sosial yang kuat kalau dikapitalisasi lalu diagregasi menjadi gerakan lalu mentransformasi. Ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru menurut saya. Itu cara mengubah paradigma ekonomi kita juga," katanya.
Menurut dia, kuatnya solidaritas sosial di tengah masyarakat menjadi koreksi terhadap mekanisme pasar di tengah macetnya pasar itu sendiri.
"Kalau tidak ada itu, tidak ada yang bergerak. Tapi kita bisa menunjukkan masyarakat autarki yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Tidak mengandalkan bansos, tapi masyarakat saling menyumbang satu sama lain, saling berbagi. Itu kan tidak masuk pada logika ekonomi pasar sebenarnya. Tapi itu terjadi dan kita punya itu. Ini menurut saya akan sangat kuat," kata Prastowo.
Diskusi itu menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dr. Yustinus Prastowo (Staf Khusus Menteri Keuangan), Prof Muradi, Ph.D (Penasihat Ahli Kapolri), Daisy Indira Yasmine, S.Sos., M.Soc.Sci (Sosiolog UI), Stanislaus Riyanta (Pakar Intelijen dan Keamanan UI), Pahala Nainggolan (Deputi Bidang Pencegahan KPK), serta moderator Dinnur Garista W (Sekjen DPP Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara).
"Di daerah banyak ditemukan bansos dibanderol foto calon kepala daerah yang akan maju pilkada. Ini bisanya dilakukan oleh calon 'incumbent'," kata Karyono, di Jakarta, Senin (18/5) malam.
Hal tersebut disampaikan Karyono dalam diskusi "online" yang digelar IPI bertema "Implikasi Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan Keamanan".
Karyono mendorong pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri untuk bertindak tegas, demikian juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menindak calon petahana yang menunggangi bansos untuk "capital politic".
"Bansos ini harus steril dari kepentingan politik," katanya.
Ia menilai KPK perlu masuk dalam hal pengawasan, pencegahan, dan penindakan terkait penyelewengan dana bansos atas dampak pandemi COVID-19.
"Kita dukung KPK tegas bagi penyelewengan dana bansos. Sebab asasnya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka kita perlu dukung KPK untuk masuk," katanya.
Karyono menyebut ada empat hal yang harus digarisbawahi dan perlu dilakukan di saat pandemi COVID-19, yakni pertama, perkuat gotong royong sehingga semua harus satu barisan dan saling tolong menolong melawan pandemi COVID-19.
Kedua, utamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ketiga, kedepankan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi di tengah ancaman COVID-19.
Dan keempat, kata dia, harus ada ketegasan hukum dan peraturan yang jelas dalam penanganan COVID-19, dan aturan itu tidak boleh saling tumpang tindih.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan ada sejumlah pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari pandemi COVID-19, salah satunya adalah adanya semangat membangun solidaritas sosial masyarakat.
"Pandemi ini mengajarkan banyak hal menurut saya, menurut pengamatan kami, pertama menumbuhkan solidaritas sosial. Itu modal sosial yang luar biasa, solidaritas sosial yang kuat kalau dikapitalisasi lalu diagregasi menjadi gerakan lalu mentransformasi. Ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru menurut saya. Itu cara mengubah paradigma ekonomi kita juga," katanya.
Menurut dia, kuatnya solidaritas sosial di tengah masyarakat menjadi koreksi terhadap mekanisme pasar di tengah macetnya pasar itu sendiri.
"Kalau tidak ada itu, tidak ada yang bergerak. Tapi kita bisa menunjukkan masyarakat autarki yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Tidak mengandalkan bansos, tapi masyarakat saling menyumbang satu sama lain, saling berbagi. Itu kan tidak masuk pada logika ekonomi pasar sebenarnya. Tapi itu terjadi dan kita punya itu. Ini menurut saya akan sangat kuat," kata Prastowo.
Diskusi itu menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dr. Yustinus Prastowo (Staf Khusus Menteri Keuangan), Prof Muradi, Ph.D (Penasihat Ahli Kapolri), Daisy Indira Yasmine, S.Sos., M.Soc.Sci (Sosiolog UI), Stanislaus Riyanta (Pakar Intelijen dan Keamanan UI), Pahala Nainggolan (Deputi Bidang Pencegahan KPK), serta moderator Dinnur Garista W (Sekjen DPP Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara).
