Jakarta (ANTARA) - Anggota Satuan Tugas (Satgas) Lawan COVID-19 DPR RI Arteria Dahlan mengatakan tindakan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin untuk meminta maaf kepada masyarakat patut untuk diapresiasi.
"Kita harus apresiasi. Beliau tidak mau berpolemik di ruang publik, memilih untuk mengucapkan maaf di hari baik dan bulan baik. Kami pikir itu langkah yang sangat baik, ya," ujar Arteria saat ditemui di Kompleks Parlemen RI Senayan, Jakarta, Sabtu.
Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan sebaiknya tidak perlu memperpanjang permintaan maaf itu lagi karena kini Pemerintah sudah berupaya maksimal untuk mengatasi dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Ia menilai, sejauh ini kerja pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dapat diinformasikan dengan baik kepada DPR.
Makanya, kata Arteria, DPR memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan kedaruratan kesehatan yang baru.
"DPR tidak hanya melulu mengatakan ini gagal, itu tidak gagal. Tapi bagaimana semua program kedaruratan kesehatan ini dapat berjalan secara efektif, bermanfaat, kemudian juga dapat dirasakan oleh semua pihak, tidak hanya tenaga medis, dokter, maupun juga publik," tutur Politisi PDI Perjuangan itu.
Namun, ia pun memastikan bahwa setiap kebijakan yang dilakukan Pemerintah akan selalu dikawal dan diawasi betul-betul oleh DPR.
Dengan pengawalan dan pengawasan itu, wajib hukumnya apabila kebijakan itu memberi manfaat dan mudah dicerna sehingga publik tidak mendapatkan distorsi informasi.
Lebih lanjut, Arteria juga berpendapat mengenai lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Menurut dia, kasus positif virus Corona yang semakin tinggi bukan berarti pemerintah gagal dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah di Indonesia.
Arteria menyebut peningkatan jumlah kasus positif Corona itu bisa saja disebabkan oleh alat pengetesan yang semakin banyak dan kesadaran masyarakat untuk tes Corona semakin tinggi. Lebih lanjut, menurut Arteria, parameter kegagalan dalam penanganan COVID-19 dapat dilihat dari angka pasien meninggal karena virus tersebut.
Jika persentase angka meninggal sudah tinggi dari jumlah pasien positif, di situlah pemerintah menurut dia bisa dianggap gagal. Hingga kini, kata dia, kemampuan orang untuk sembuh dari COVID-19 masih terbilang tinggi.
Sebelumnya, Jumat (22/5), Wapres Ma'ruf Amin, mewakili Pemerintah, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena belum optimal dalam menanggulangi pandemik COVID-19. Selain belum ditemukan vaksin untuk COVID-19, tingginya populasi di Indonesia juga menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam menanggulangi pandemik tersebut.
"Kami, Pemerintah, mohon maaf karena memang bahaya belum hilang. Untuk menghilangkan ini bukan sesuatu yang mudah karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dibanding negara ASEAN lainnya," tuturnya.
Untuk dapat mengatasi pandemik tersebut, Wapres Ma'ruf mengatakan perlu upaya dari masyarakat juga dengan mematuhi imbauan Pemerintah.
