Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah diminta untuk melakukan sejumlah kebijakan dan langkah untuk mengantisipasi kemungkinan berkurangnya pasokan berbagai jenis bahan pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
"Kondisi itu perlu menjadi perhatian pemerintah, baik pusat mau pun daerah," kata anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nico Plamonia Utama kepada ANTARA di Pangkalpinang, Rabu.
Menurut Nico, dengan semakin merebaknya Coronavirus Disease 19 (COVID-19), banyak pemberlakuan kerja dari rumah (work from home/WFH), bahkan merumahkan karyawan bagi kalangan industri.
Kondisi itu memiliki konsekwensi berkurangnya produksi, termasuk berbagai jenis bahan pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
Jika kondisi ini dibiarkan terus, dikhawatirkan pasokan berbagai jenis kebutuhan pokok masyarakat akan semakin menipis.
"Ini sangat berbahaya, harus diantisipasi segera," katanya.
Apalagi, kemungkinan besar negara-negara penghasil beras seperti Thailand dan Vietnam tidak akan mengekspor hasil pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan di negara masing-masing.
"Bisa-bisa, kita mengalami deflasi besar-besaran. Duit ada, tapi barang yang dibeli tidak ada," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Karena itu, pihaknya berharap kondisi dan kemungkinan itu menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan dan langkah guna memperkuat produksi pangan.
Kekhawatiran itu mulai terlihat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belakangan ini mulai sulit mendapatkan gula pasir.
"Harus ada langkah cepat dan efektif. Ini urusan perut, tak bisa dianggap sepele," kata Nico
Penekanan pentingnya antisipasi juga ditujukan kepada pemda di Bangka Belitung, baik provinsi mau pun kabupaten kota.
Sebagai daerah kepulauan, berbagai bahan kebutuhan pokok masyarakat selama ini didatangkan dari daerah luar, terutama Sumatera Selatan dan Jakarta.
Produksi pertanian yang ada hanya mampu memenuhi 30 persen dari kebutuhan masyarakat. "Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemda," katanya.
