Pangkalpinang (ANTARA) - Universitas Bangka Belitung (UBB) melakukan kerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan STISIPOL P12 Sungailiat, dilanjutkan dengan Diskusi Politik, dalam penguatan implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan Kemendikbud RI.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Rektor UBB Dr. Ibrahim, MSi., Ketua Umum PP AIPI Dr. H. Alfitra Salamm, APU., Ketua STISIPOL P12 Sungailiat Dr. Darool Arkum, MSi., perwakilan Komisioner Bawaslu Babel, dan perwakilan Komisioner KPU Babel, serta peserta Diskusi Politik dari masing-masing instansi yang hadir langsung maupun yang mengikuti acara secara daring.
Ibrahim menyampaikan terimakasih atas kehadiran Ketua Umum PP AIPI, Ketua Stisipol P12, tamu undangan serta peserta yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan penandatanganan MoU yang dilanjutkan dengan diskusi politik bersama naras sumber yang berkopeten dibidangnya.
juga menyampaikan bahwa AIPI khususnya di Provinsi Kepulauan Babel baru terbentuk, dan AIPI sendiri merupakan suatu asosiasi keilmuan dalam rumpun ilmu politik.
"Ini adalah asosiasi keilmuan bukan asosiasi politisi, jadi mohon digaris bawahi. Bukan asosiasi politisi tetapi asosiasi ilmu politik," kata Ibrahim yang juga sebagai Ketua terpilih AIPI Babel periode 2020-2024.
Melalui kegiatan ini peserta dapat berdiskusi terkait bagaimana adab baru politik elektoral dimasa pandemi, serta membuka ruang berpikir terhadap perubahan-perubahan apa yang terjadi pasca pandemi bersama para narasumber, dan kehadiran AIPI Babel sendiri dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi terkait praktik demokrasi di Bangka Belitung kedepannya.
"Mudah-mudahan nanti AIPI ini kedepan menghasilkan rumusan-rumusan rekomendasi, yang ini akan mempengaruhi bagai mana praktik demokrasi itu di jalankan," ujarnya.
Ibrahim berharap, dengan terjalinnya kerja sama antara UBB, AIPI dan STISIPOL P12 dapat memberikan dampak yang positif bagi masing pihak, terutama dalam program merdeka belajar kampus merdeka diantaranya praktek lapangan/magang, penelitian, pertukaran pelajar dan lain sebagainya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum PP AIPI Alfitra Salamm, bahwa AIPI lebih konsen kepada keilmuan bukan kepada orangnya, dan AIPI sendiri merupakan organisasi profesi, serta keberadaannya ada di Dikti dan LIPI. Ia juga berharap kepada Pengurus Cabang AIPI Babel agar berfokus dan berkonsentrasi kepada keilmuan, serta bekerja secara objektif.
"Kepada PC AIPI kita berharap diskusi-diskusi keilmuan menjadi prioritas utama, kami melarang anggota AIPI politik praktis. Tetapi kalau ia mau politik praktis silahkan secara individu, bukan atas nama AIPI," kata Alfitra.
Diskusi yang diikuti mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Babel, serta pengurus AIPI Pusat maupun Pengurus AIPI Cabang yang menyaksikan secara online maupun offline tersebut menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Pusat Alfitra, Komisioner Bawaslu Babel Dewi Rusmala, dan Komisioner KPU Babel Deni.
Terkait pembahasan diskusi, Dewi Rusmala mengatakan Bawaslu Babel sendiri dalam pelaksanaan Pilkada serentak akan bekerja sama dengan satgas covid, TNI dan Pori serta Instansi terkait, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, serta berprinsip kepada perlindungan keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam Pilkada mulai dari hulu hingga hilir tahapan Pilkada.
Berkenaan dengan pelaksanaan Pilkad, KPU Provinsi Babel sendiri telah mengakomudir sedini mungkin terhadap pelaksanaan Pilkada, dan tantangan kedepan Deni menyampaikan dimasa pandemi petugas maupun pemilih menjadi perhatian terpenting dalam proses pelaksanaannya nanti karena menyangkut keamanan jiwa, dan masih ada data pemilih yang belum terdata atau melakukan perekaman E-KTP. Tidak hanya itu berdasarkan dari data Pilkada sebelumnya, masih minimnya partisipasi pemilih Pilkada khususnya di Provinsi Kepulauan Babel.
Alfitra menyampaikan dimasa pandemi menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu maupun KPU dalam mencermati pelaksanaan Pilkada nanti terhadap stigma-stigma yang berkembang dimasyarakat sekarang ini, sehingga jangan sampai Pilkada hanya sebagai stempel orang untuk menjadi Kepala Daerah. Menurutnya Pilkada dimasa pandemi merupakan peluang bagi para calon untuk memanfaatkan keadaan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
"Pilkada dimasa pandemi covid ini, pilkada minimalis, partisipasinya juga kita masih belum bisa lihat apakah tinggi atau tidak, tergantung sekali lagi seberapa jauh calon kepala daerah itu memberikan semangat spirit kepada pemilih bahwa dia hadir nanti bisa menjadi perubahan daerah," ujarnya.
