Koba, Babel, (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Batianus meminta pihak eksekutif melakukan evaluasi dan rasionalisasi terhadap kebutuhan pegawai non PNS, untuk efisiensi dan efektivitas.
"Ini penting dilakukan dengan berbagai pertimbangan, di antaranya adalah terkait anggaran, kompetensi dan kualifikasi tenaga non PNS di Pemkab Bangka Tengah," ujarnya di Koba, Selasa.
Ia menjelaskan, banyak ditemukan pegawai non PNS di Pemkab Bangka Tengah yang penempatannya tidak sesuai dengan kompetensi dan keahlian di bidangnya.
"Kondisi demikian tentu berpengaruh terhadap rendahnya kontribusi mereka untuk membantu pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan," ujarnya.
Menurut dia, bagi pegawai non PNS yang dinilai kurang produktif sebaiknya ditinjau ulang atau dilakukan rotasi ke dinas lain yang sesuai dengan kemampuannya.
"Dengan demikian, maka pemerintah daerah sudah menempatkan pegawai non PNS di tempat yang tepat," ujarnya.
Ia meminta setiap OPD dapat melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tenaga non PNS dan kemudian melakukan langkah penyegaran.
"Tidak ada masalah tenaga honorer atau pegawai non PNS dimutasi atau dirotasi ke dinas lain untuk membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan," ujarnya.
Berita Terkait
Bangka Tengah butuh perda perlindungan disabilitas
25 November 2024 22:24
DPRD Bangka Tengah tetapkan 13 Propemperda
19 November 2024 17:24
Ketum IKT sayangkan statmen keras Ketua Pansus ke Plt Bupati Bangka Tengah
13 November 2024 20:35
Ketua DPRD Bangka Tengah imbau warga hindari konflik pertambangan
8 November 2024 00:30
DPRD Bangka Tengah: 70 persen jalan desa sudah memadai
21 Oktober 2024 23:58
Tiga unsur pimpinan DPRD Bangka Tengah dilantik
21 Oktober 2024 23:26
Tim Pansus DPRD Babel-Pemkab Bangka Tengah bahas rekomendasi penambangan timah di Batu Beriga
18 Oktober 2024 21:14
Polres Bangka Tengah perkuat Satkamling ciptakan pilkada damai
2 Oktober 2024 23:59