Jakarta (ANTARA) - Kepala Bakuda yang diwakili kepala UPT Samsat Wilayah Bangka, Yerri bersama kasi penetapan, Achmad Taufik Mendampingi kunjungan kerja komisi II DPRD Provinsi kepulauan Bangka belitung ke UPT Samsat Jakarta Pusat-Utara.
Kedatangan wakil ketua komisi II DPRD Babel, Ranto Sendhu disambut langsung oleh Plh kepala unit pelayanan pemunggutan PKB samsat jakarta pusat, Hendro purnomo beserta jajarannya.
Ranto sendhu menyampaikan kedatangan maksud kunjungan kerja dari komisi II Dprd Babel yang didampingi kepala UPT Samsat wilayah Bangka, terkait sistem wajib pajak telah dilakukan kantor samsat jakarta pusat dan penerapan UU no 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan pusat ke daerah.
Hendro menjelaskan bahwa saat ini UPT Samsat Jakarta Pusat status nya belum memiliki kantor sendiri dan sekarang masih begabung dengan UPT Samsat jakarta Utara.
Untuk penerapan UU no 1 tahun 2002, kami sendiri mengalami kesulitan menyelesaikan masalah banyaknya kendaraan yang berdomisili jakarta pusat beredar didaerah-daerah.
"Kami mengalami permasalahan wajib pajaknya, saat kami memungut dan ternyata kendaraan tersebut sudah dihibahkan ke daerah-daerah dan perusahaan-perusahaan maupun pemerintah pusat tidak menganggarankan lagi untuk pembayaran pajak kendaraan tersebut, sedangkan daerah-daerah yang menerima kendaraan tersebut juga tidak menganggarakannya, jadi sulit kami untuk memunggut PKB tersebut dan ini menjadi kerugian kedua belah daerah padahal ini memiliki potensi yang cukup besar," ungkap Hendro.
Mantan kepala UPT Samsat Jaktim ini juga memaparkan program-program unggulan mereka antara lain door to door yang melibatkan aparat pemerintah dari walikota hingga lurah dan Aplikasi bapenda mobile.
Yerri menyampaikan ketertarikannya program door to door dan aplikasi bapenda mobile dilaksanakan oleh UPT Samsat jakpus.
"Program door to door itu dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari gubernur ke perangkat pemerintah dari walikota hingga lurah," jelas Hendro.
Terkait pajak air permukaan, UPT Samsat Jakpus tidak memunggut karena tugas itu dilaksanakan oleh unit perlayanan pajak permukaan daerah (UP3D) yang ada di kecamatan, jadi tugas yang memunggut pajak air permukaan ada UP3D kecamatan.
Aplikasi bapenda mobile ini merupakan update data wajib pajak, dimana kalau petugas kami saat melakukan kegiatan door to door, petugas sudah memiliki data yang valid terdapat dalam aplikasi mobile tersebut.
Politisi partai demokrat ini bersama Bakuda lagi merancang program terkait kendaraan-kendaraan luar yang masuk ke Provinsi Bangka Belitung wajib mutasi maksimal 1 tahun lamanya.
Ranto berharap Bapenda Jakarta bisa bekerjasama dengan Bakuda Babel untuk mengatasi permasalahan klasik ini.
"Jangan sampai ada istilah menggunakan jalan daerah Bangka Belitung tapi pajak kendaraan dibayar ketempat asal kendaraan tersebut. Kita yang menyediakan sarpras tapi pajaknya tidak masuk PAD daerah, itu sangat merugikan daerah tersebut," ungkap Ranto yang akrab dipanggil Habib.
Mantan camat Belinyu ini menilai atas kunjungan kerja ini, ada beberapa program unggulan UPT Samsat Jakpus ini dapat kita adopsi/terapkan di Bangka Belitung dan berharap ada perubahan yang signifikan terhadap PAD Babel.
