Pemkab Bangka kembangkan inovasi Intan Anggun

Sungailiat, Bangka (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengembangkan inovasi layanan pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan "Intan Anggun" bidang perkebunan kelapa sawit atau kebun sawit rakyat (KSR).

Bupati Bangka Mulkan di Sungailiat, Rabu mengatakan inovasi layanan "Intan Anggun" sudah dipresentasikan dalam wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN Tahun 2022.

"Intan Anggun merupakan inovasi untuk membantu petani sawit rakyat mendapatkan pembiayaan mikro kredit tanpa bunga tanpa agunan dari lembaga keuangan atau bank yang ditunjuk," jelasnya.

Dia mengatakan, inovasi tersebut sebelumnya ditetapkan masuk dalam Top 99 dan diharapkan kembali terpilih menjadi nominasi inovasi Top 45 tahun 2022. "Intan Anggun" bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan dalam pembangunan daerah.

"Pembangunan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat desa yang umumnya berbasis di sektor pertanian terutama perkebunan kelapa sawit," jelas Mulkan.

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Pan Budi Marwoto mengatakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI diikuti kurang lebih 4.000 inovasi dari seluruh daerah di Indonesia.

"Bertahap, inovasi "Intan Anggun" lolos ke Top 250 inovasi terbaik dan kembali melaju ke Top 200 sampai akhirnya ke Top 99 dan sekarang menuju Top 45," katanya.

Pan Budi mengatakan, pihaknya sebelumnya mengirim 19 inovasi kemudian ditahap kedua masuk ke Top 250 inovasi. Dari 19 inovasi yang diikutkan terpilih lagi lima inovasi masuk ke Top 200 inovasi terbaik kemudian dipilih lagi menjadi Top 99.

"Sementara dari lima inovasi itu kata dia, terpilih satu inovasi yang masuk Top 99 yang sudah dipaparkan untuk masuk di dalam Top 45," jelasnya.

Menurutnya, jika inovasi "Intan Anggun" yang dipaparkan langsung oleh kepala daerah terpilih masuk Top 45 akan mendapat penghargaan berupa dana intensif dari pemerintah pusat.