Sungailiat, Bangka (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melanjutkan program subsidi bunga nol persen kredit usaha rakyat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mempercepat pemulihan ekonomi.
"Kami sudah merencanakan untuk melanjutkan program subsidi bunga nol persen kredit usaha rakyat bagi pelaku UMKM tahun 2023 dengan alokasi anggaran mencapai total Rp1 miliar," kata Bupati Bangka Mulkan di Sungailiat, Kamis.
Dia mengatakan, program lanjutan subsidi bunga nol persen pinjaman permodalan usaha pelaku UMKM tahun 2023 yang mencapai Rp1 miliar bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah.
"Subsidi bunga pinjaman modal UMKM tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar Rp400 juta di tahun 2022 sebanyak Rp600 juta," kata Mulkan.
Ditingkatkan jumlah subsidi bunga permodalan kata dia, karena minat pelaku UMKM mengembangkan usaha cukup tinggi yang tercatat pada periode 2021 sampai akhir Juli 2022 mencapai angka Rp7 miliar lebih yang disalurkan melalui Bank Sumsel Babel.
"UMKM yang mendapatkan modal pinjaman hanya berkewajiban mengembalikan modal induk dengan besaran yang sudah ditetapkan oleh pihak bank," kata dia.
Program bunga nol persen kata Mulkan, merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Bangka mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus upaya mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Menurutnya, pemerintah memberikan perhatian serius sektor pengembangan UMKM karena dinilai sektor ini mampu berkontribusi terhadap pendapatan domestik.
Wakil Ketua DPRD Bangka Rendra Basri sebelumnya mengatakan, pihaknya mendukung penuh program kemudahan permodalan bagi pelaku UMKM dengan layanan subsidi bunga nol persen.
Hanya saja, Rendra Basri menyarankan agar dalam penyaluran permodalan tersebut harus benar-benar tepat sasaran sesuai dengan tujuan pemerataan ekonomi kerakyatan.
"Dalam penyaluran bantuan permodalan harus dilakukan dengan cermat dan teliti sehingga tepat sasaran sesuai dengan tujuan pemerintah dalam membangun pemerataan ekonomi masyarakat," jelas Rendra.
