Tito: pelantikan Ribka Haluk pengarusutamaan kesetaraan gender

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pelantikan Ribka Haluk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah merupakan wujud pengarusutamaan kesetaraan gender dalam dunia kepemimpinan di Indonesia.

"Kita kan salah satu arus kuat sekali yang sekarang ada di masyarakat; di Indonesia kita, ini adalah persamaan gender," kata Tito kepada wartawan usai meresmikan tiga provinsi baru di Papua dan melantik tiga penjabat gubernur di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat.

Tito menambahkan pengalaman Ribka yang sempat menjabat sebagai Pj. Bupati Yalimo, Papua, tahun 2021 telah meyakinkan Pemerintah pusat untuk menunjuknya sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menyampaikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Yalimo Tahun 2020 merupakan penyelenggaraan pesta demokrasi daerah dengan rentang waktu terlama, yakni hingga 15 bulan.



Selain menimbulkan banyak sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Pilkada Kabupaten Yalimo 2020 juga menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Tito mengaku sempat meragukan kemampuan Ribka menyelesaikan persoalan itu ketika dia menjadi Pj. Bupati Yalimo.

"Di tengah-tengah konflik saat itu, yaitu pilkada, saya sedikit agak underestimate, tapi ternyata beliau mampu menyelesaikannya," tambah Tito.

Dengan demikian, ke depannya, Tito berharap Ribka dapat memimpin Provinsi Papua Tengah dengan baik dan mampu merangkul semua pihak untuk mencapai pembangunan daerah yang optimal.



"Nah, mudah-mudahan di Papua Tengah yang tidak gampang, saya tahu itu, beliau bisa merangkul semua pihak," katanya.

Selain Ribka, Jumat, Tito juga melantik dua penjabat gubernur lainnya yakni Apolo Safanpo sebagai Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan dan Nikolaus Kondomo sebagai Pj. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

Sebelum dilantik menjadi pj gubernur, ketiganya resmi dilantik sebagai staf ahli. Apolo merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Nikolaus merupakan Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama Internasional pada Kejaksaan Agung, serta Ribka merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

Menurut Tito, pelantikan ketiganya menjadi staf ahli bertujuan agar mereka memenuhi syarat sebagai penjabat gubernur, yakni berkedudukan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya.