Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ribka Haluk menegur Penjabat Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak menghadiri rapat koordinasi (rakor) persiapan pilkada ulang di daerah itu.
"Penjabat bupati harus bertanggung jawab untuk menyukseskan pilkada ulang ini," kata Ribka Haluk setelah Rakor Persiapan Pilkada Ulang di Pangkalpinang, Jumat.
Ia menegaskan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemungutan suara ulang dan pilkada ulang tahun ini, seluruh penjabat kepala daerah harus betul-betul bertanggung jawab dan selalu berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, Polri dan TNI dan instansi terkait lainnya agar pelaksanaan pilkada ulang ini berjalan dengan baik.
"Pj bupati ini harus ada di tempat dan menyiapkan segala sesuatunya supaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka pada 27 Agustus tahun ini terselenggara dengan baik," katanya.
Baca juga: Wamendagri koordinasikan atasi harga logistik pilkada ulang naik
Baca juga: Wamendagri pimpin rakor pilkada ulang di Babel
Ia menyatakan telah mendapatkan informasi Penjabat Bupati Bangka beserta Penjabat Sekda Pemkab Bangka tidak hadir, karena ada urusan lain di luar daerah.
"Penjabat bupati dan sekda jangan sering-sering keluar daerah dan harus lebih banyak di tempat, apalagi waktu pelaksanaan pilkada ulang ini sudah semakin dekat," katanya.
Ia mengapresiasi Penjabat Wali Kota Pangkalpinang beserta jajarannya yang sekarang hadir dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pilkada ulang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang tahun ini.
"Rapat koordinasi hari ini sangat penting, guna mengetahui langkah dan persiapan apa saja yang telah dilakukan serta kendala apa saja untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah ulang ini," katanya.
Baca juga: Pemkot Pangkalpinang bertemu Wakil Mendagri bahas pilkada ulang
Baca juga: Wamendagri: Babel butuh waktu pendaftaran panjang untuk pilkada ulang
Baca juga: Wamendagri: 24 daerah di Indonesia laksanakan PSU
