Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan beberapa langkah antisipasi untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran di daerah rawan pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 yang diterbitkan Bawaslu RI, Babel masuk dalam kategori sedang dengan skor 29.89. Dari data ini kemudian kita lakukan pemetaan ulang sebagai dasar langkah pencegahan pelanggaran yang akan kita laksanakan ke depan," kata Ketua Bawaslu Provinsi Babel EM Osykar di Pangkalpinang, Sabtu.
Dalam kategori tersebut terdapat dua kabupaten yang dinilai rawan rendah, yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, sedangkan lima kabupaten lain masuk kategori rawan sedang, terdiri dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung Timur dan Belitung.
Baca juga: Lima TPS Rawan di Bangka Tengah
Dari pemetaan awal tersebut Bawaslu Babel juga melakukan analisa terhadap isu strategis yang berkembang di masyarakat dan isu yang menjadi perhatian penyelenggara pemilu agar upaya pencegahan yang dilakukan berjalan maksimal.
Menurut dia, perencanaan yang dilakukan Bawaslu sudah cukup matang, dimulai dari identifikasi wilayah rawan dan daerah rawan pelanggaran, kemudian penyusunan metode pencegahan, sampai pada tahap pembinaan jajaran pengawas pemilu telah dilaksanakan sebagai bentuk kematangan persiapan lembaga untuk mengawasi pemilu.
"Perencanaan yang kami susun dan laksanakan selama ini sudah cukup matang dan kami siap mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024," ujarnya.
Ia menjelaskan lebih detail mengenai analisa isu strategis yang dilakukan oleh Bawaslu Babel, yaitu tentang netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.
Baca juga: Lima provinsi paling rawan dalam Pemilu 2024
Dalam hal ini Osykar mengatakan polemik netralitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi pengalaman penting dalam menjaga kemandirian dan profesionalitas pelaksanaan tahapan Pemilu.
Kemudian mengenai potensi polarisasi masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam setiap tahapan pemilu.
Bawaslu juga memberikan perhatian lebih pada langkah mitigasi dampak penggunaan media sosial yang perlu dilakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik ke depan.
"Terkait pemenuhan hak memilih dan dipilih yang berkaitan dengan pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan juga masuk dalam analisa isu strategis yang akan kami perhatikan pada pelaksanaan Pemilu 2024," katanya.
Baca juga: TNI perkuat keamanan 16 wilayah rawan jelang Pemilu
