Muntok (Antara Babel) - Bupati Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Parhan Ali akan memangkas anggaran Jaminan Kesehatan Rakyat (Jamkesra) karena dinilai kurang tepat sasaran.
"Jamkesra anggarannya terlalu besar, yaitu sekitar Rp12 miliar per tahun, padahal pada masa kepemimpinan saya sebelumnya hanya dianggarkan sekitar Rp3 miliar saja tidak habis dalam setahun," kata Bupati Parhan Ali di Muntok, Selasa.
Ia mengatakan, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan agar program Jamkesra lebih tepat sasaran, yaitu hanya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu.
Jamkesra yang selama ini berjalan bisa dimanfaatkan seluruh warga Bangka Barat, baik masyarakat miskin maupun kaya sehingga nilainya cukup besar.
Jamkesra bisa dimanfaatkan oleh warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, RSUD Sejiran Setason hingga rumah sakit rujukan, pasien cukup menunjukan KTP atau tercantum dalam Kartu Keluarga Bangka Barat.
"Warga kaya dan miskin dijamin oleh Jamkesra. Ini yang akan kami perbaiki selama kepemimpinan kami lima tahun ke depan, yaitu dengan mengembalikan jamkesra hanya untuk warga miskin dan kurang mampu," kata dia.
Selain memangkas anggaran, Jamkesra di era kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Markus akan berganti nama menjadi Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda.
"Dulu Jamkesda dianggarkan Rp3 milyar saja tidak habis, karena prioritasnya untuk warga miskin, untuk apa orang kaya dibantu," kata dia.
Menurut dia, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan agar anggaran bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan.
"Efisiensi dan efektivitas anggaran ini kami lakukan karena masih ada sektor yang lebih membutuhkan," kata dia.
Parhan Ali-Markus merupakan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat masa jabatan 2016-2021 hasil Pilkada 2015. Parhan juga pernah menjabat sebagai bupati pada periode 2005-2010.
