Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan ekspor produk pertanian dan pertambangan timah, guna meningkatkan fiskal daerah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Saat ini, sekitar 60 persen keuangan kita masih bergantung dana transfer dari pemerintah pusat," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Suganda Pandapotan Pasaribu di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia mengatakan dalam mengatasi kerawanan fiskal ini, Pemerntah Provinsi Kepulauan Babel menggalakkan ekspor hasil perkebunan, seperti porang, lada putih, sawit dan komoditas perkebunan unggulan lainnya serta hilirisasi timah untuk memperkuat fiskal pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang masih mengalami ketergantungan dari transfer pemeritah pusat.
Baca juga: Bakeuda Bangka Belitung terima pajak kendaraan program pemutihan Rp15 miliar
"Kita masih tergantung transfer pusat, bahkan ada kabupaten dan kota hanya memiliki kemampuan fiskal tujuh persen, sehingga 93 persen masih disokong oleh pemerintah pusat," katanya tanpa menyebutkan kabupaten yang memiliki kemampuan fiskal rendah tersebut.
Ia menegaskan di era otonomi ini tujuan utama dari pemerintah adalah untuk memperkuat struktur tetapi juga di sisi kemampuan daerah untuk bisa membiayai sendiri untuk pembangunan daerahnya.
Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono mengatakan dalam kurun waktu dari 2019 hingga 2023, hanya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selalu memiliki nilai PAD di atas Rp400 miliar.
Baca juga: DJPB Babel luncurkan FKPKN tingkatkan ekonomi daerah
Sementara tujuh kabupaten/kota masih berada di bawah Rp210 miliar, serta persentase PAD terhadap pendapatan daerah dalam kurun waktu yang sama Pemprov Babel berpredikat 'Menuju Kemandirian' dengan persentase di atas 25 persen.
Berdasarkan hasil pengawasan BPKP pada OPAD 2023, ada beberapa kabupaten yang perlu digali potensi fiskalnya, antara lain Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan.
Kabupaten Belitung terdapat nilai potensi pajak daerah yang belum dihitung, yakni sebesar Rp75.675.229, serta terdapat satu aset dengan nilai pemanfaatan sebesar Rp284.419.000. Sementara untuk Kabupaten Bangka Selatan Rp174.850.000," ungkapnya.
"Kita perlu untuk berkolaborasi dalam menggali potensi peningkatan PAD, penguatan ekonomi regional, instrumen pembiayaan alternatif, peningkatan kualitas belanja, intensifikasi, dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah, dan yang terakhir membangun iklim investasi," katanya.
Baca juga: Kemendagri RI apresiasi peningkatan penatausahaan keuangan di Bangka
Babel optimalkan ekspor tingkatkan fiskal daerah
Sabtu, 30 September 2023 10:57 WIB