Tanjung Pandan, Belitung (ANTARA) - Kuasa hukum PT Belitung Pantai Intan (Belpi), Wahyu Yasser Nurima, meminta Polres Belitung, Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menetapkan FT sebagai tersangka atas kasus kepemilikan tanah ilegal atau mafia tanah.
"Sudah sepatutnya Polda Babel atau Polres Belitung untuk menjerat FT sebagai terduga kasus mafia tanah di Belitung," katanya dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA di Tanjung Pandan, Minggu.
Menurut dia, berdasarkan bukti-bukti yang ada sudah sepatutnya Polda Babel atau Polres Belitung menjerat FT sebagai terduga kasus mafia tanah di Belitung.
Ia menjelaskan, modus yang dilakukannya adalah dengan meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Belitung menerbitkan sertifikat atas 11 bidang tanah yang secara sah dimiliki oleh PT Belpi.
FT, lanjut Wahyu, diduga telah melakukan rekayasa hukum dengan mengaku memiliki tanah seluas 21 hektare di atas tanah milik PT Belpi.
"Padahal Belpi telah memiliki dan menguasai tanah itu sejak tahun 1990 dan telah bersertifikat sejak 1996," ujarnya.
Selain itu, rekayasa hukum yang diduga dilakukan oleh FT adalah dengan mengajukan sertifikat kepada BPN berdasarkan pengukuran tanah yang dilakukan secara fiktif.
"Untuk persyaratan lain FT diduga membuat dan merekayasa APH yang palsu (tidak terdaftar di kecamatan) atas SKT yang juga palsu dan menggunakannya untuk meyakinkan orang bahwa FT memiliki dan menguasai tanah tersebut," katanya.
Wahyu menjelaskan, ada pengakuan dari saksi-saksi kunci yang membuktikan FT melakukan rekayasa dan pelanggaran hukum.
"Unsur-unsur dan bukti dalam pemenuhan tindak pidana dan penetapan tersangka telah cukup namun proses penyelidikan berjalan di tempat dan tidak ada kemajuan (status quo)," ujarnya.
Namun, dirinya sangat menyayangkan, kasus mafia tanah tersebut kini justru bergulir tanpa kejelasan, setelah FT mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri (PN) Belitung.
"Sangat jelas bahwa tindakan ini merupakan strategi untuk mengaburkan dan menunda perkara pidana, serta menghindari dari hukuman," katanya.
Berita Terkait
AHY ingatkan nomor hotline pengaduan mafia tanah 081110680000
31 Mei 2024 20:59
Menteri ATR/BPN serahkan dua sertifikat tanah kepada Nirina Zubir
29 Mei 2024 12:49
AHY sudah miliki puluhan target operasi berantas mafia tanah
3 Mei 2024 10:22
Menteri ATR/Kepala BPN AHY lanjutkan kebijakan gebuk mafia tanah
21 Februari 2024 16:12
TPN jelaskan strategi Ganjar-Mahfud berantas mafia tanah
17 Januari 2024 09:20
Menteri ATR/BPN bakal "gebuk" seluruh mafia tanah di Indonesia
3 Februari 2023 11:08
Polda Metro Jaya tangkap empat pejabat BPN terkait mafia tanah
13 Juli 2022 12:13
Polisi tahan dua tersangka lagi kasus mafia tanah Nirina Zubir
23 November 2021 20:12