Ahli Sebut UU Amnnesti Pajak Tidak Konsisten

Jakarta (Antara Babel) - Pakar Hukum Perdagangan Internasional M Reza Syarifuddin Zaki menyebutkan bahwa Undang Undang Amnesti Pajak menunjukkan upaya tidak kooperatif dalam membangun transparansi untuk kepentingan perpajakan maupun perdagangan internasional.

"Undang Undang Pengampunan Pajak menciptakan inkonsistensi terhadap rezim undang-undang perpajakan," ujar Reza di hadapan Majelis Hakim Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakan oleh Reza selaku ahli yang dihadirkan oleh pemohon dari uji materi Undang Undang Amnesti Pajak di Mahkamah Konstitusi.

Reza berpendapat bahwa UU Amnesti Pajak seharusnya memiliki semangat untuk mendorong upaya negara-negara peserta OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang ingin merevisi kerahasiaan bank, karena dianggap menghambat laju keterbukaan informasi pada 2018 mendatang.

"Tetapi Pasal 22 UU Amnesti Pajak justru mengesankan imunitas hukum pejabat negara dalam hal pelaksanaan pengampunan pajak, ini tentu mencederai semangat 'equality before the law'," ujar Reza.

Reza juga berpendapat bahwa UU Amnesti Pajak dapat mengakibatkan tidak terwujudnya kesepakatan perdagangan internasional sehingga dapat menyulut stabilitas perdagangan.

"Padahal perdagangan diciptakan untuk mendorong nilai ekonomi bagi satu negara, sehingga masyarakat di dalamnya turut menikmati tumpahan ekonomi dari proses ini,"
 
Para pemohon dari uji materi ini menilai bahwa ketentuan dari UU Amnesti Pajak memberikan hak khusus secara eksklusif bagi pihak yang tidak taat pajak karena diberi pengampunan dan hanya membayar denda yang jumlahnya sama dengan warga lain.