Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama PT Timah Tbk menggelar rapat koordinasi merancang peraturan tata kelola kerja sama kemitraan jasa penambangan bijih timah, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
"Rakor ini diinisiasi Kejaksaan Agung agar tata kelola kerja sama kemitraan terarah sesuai peraturan berlaku," kata Penjabat Sekda Pemprov Kepulauan Babel Fery Afriyanto di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan rakor tata kelola kerja sama kemitraan jasa penambangan bijih timah diikuti bupati, kejati dan instansi terkait lainnya se-Kepulauan Babel sebagai bentuk tindaklanjuti arahan Kejagung dengan harapan tata kelola kerja sama kemitraan terarah sesuai peraturan pemerintah yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan pemerintah sekaligus bisa meningkatkan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat.
"Rakor ini menghadirkan pemerintah provinsi juga pemerintah kabupaten, kecuali pemerintah kota yang tidak memiliki wilayah tambang dan ini tentu pemerintah provinsi sangat mendukung keinginan pemerintah pusat melalui Kejagung," katanya.
Ia mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya rakor ini, karena tata kelola kerja sama kemitraan terkait jasa penambangan komoditi Timah sangat penting sehingga dapat meningkatkan perekonomian.
"Hari ini dilakukan rakor yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung terkait dengan rencana tata kelola kemitraan jasa pertambangan, nanti masyarakat bisa melakukan kerja sama terkait hal yang di maksud," ujarnya.
Menurut dia selama ini peraturan seperti ini sudah ada, namun aturan yang akan dilakukan ke depan lebih luas lagi dan aturannya lebih terinci dan diharapkan dengan adanya kemitraan tersebut bisa meningkatkan ekonomi baik bagi masyarakat, PT Timah dan pemerintah.
Direktur Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk Dicky Octa zahriadi mengatakan tujuan kegiatan ini supaya di dalam tata kelola penambangan komoditi timah ke depannya lebih baik sesuai aturan yang berlaku, dengan demikian tidak lagi terjadi penyimpanan yang dapat merugikan pemerintah.
"Rapat ini upaya kami untuk bermitra dengan masyarakat terkait jasa penambangan timah sehingga dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan terkait masalah timah ini dalam hal tersebut kami berusaha untuk memperbaiki hal-hal penting supaya nantinya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," ujar Dicky.
Menurutnya sampai saat ini masih maraknya kegiatan-kegiatan penambangan ilegal terjadi di beberapa wilayah, yang demikian hendaknya tidak terjadi lagi.
"Kemitraan ini perlu dilakukan dengan masyarakat, karena PT Timah tidak bisa melakukan itu semua tanpa melibatkan masyarakat. Rakor ini cukup alot karena kabupaten memiliki wilayah tambang yang masih diandalkan sebagai penggerak ekonomi di daerah masing-masing," katanya.
