Koba, Babel (ANTARA) - Ketua DPRD Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Batianus mengusulkan pengelolaan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dikembalikan ke pemerintah kabupaten agar pengawasannya lebih efisien karena berada dalam satu wilayah administratif.
"Saya bersama bupati sudah membahas persoalan ini dan berencana menyampaikan usulan tersebut ke kementerian terkait melalui pemerintah provinsi," kata Batianus di Koba, Jumat.
Menurut dia, sejumlah persoalan yang kerap muncul seperti penerimaan peserta didik baru, pengawasan kurikulum, hingga pengelolaan aset sekolah menjadi alasan utama pengajuan usulan tersebut.
Ia mencontohkan, sebanyak 33 lulusan SMP di Kecamatan Lubuk Besar tidak diterima di SMAN 1 Lubuk Besar karena daya tampung sekolah sudah penuh. Sementara itu, tidak ada alternatif sekolah swasta di kecamatan tersebut.
"Mereka terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terbatasnya kuota, dan ini menjadi masalah serius yang harus segera diatasi," ujar Batianus.
Ia telah menyampaikan permasalahan ini kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar segera mencari solusi.
"Kami mendorong adanya kebijakan penambahan kuota agar tidak ada siswa yang tertinggal," katanya.
Batianus mengatakan persoalan serupa terjadi hampir setiap tahun dan seharusnya sudah dievaluasi secara menyeluruh.
"Permasalahan kuota ini selalu berulang. dinas terkait sebaiknya melakukan evaluasi dan perencanaan jangka panjang agar tidak menjadi kendala tahunan," ujarnya.
