Bangka Barat, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan dapur sehat dan sesuai standar untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Pekan lalu kita sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh unsur forkopimda dan pemangku kepentingan terkait membahas pelaksanaan lanjutan program MBG," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat Muhammad Soleh di Mentok, Senin.
Ia menjelaskan sejauh ini dalam persiapan melaksanakan program tersebut masih ada beberapa temuan yang tidak sesuai standar dan berbagai permasalahan itu menjadi perhatian untuk segera diperbaiki.
Ia mencontohkan beberapa temuan, antara lain terdapat beberapa lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai fiktif atau lokasi titik koordinat di peta tidak sesuai dengan titik yang sebenarnya, tidak memiliki data jelas, SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan menu yang kurang variasi.
"Temuan itu telah diperbaiki dan menjadi evaluasi pemerintah daerah bersama tim satuan tugas," katanya.
Ia menjelaskan temuan adanya dapur SPPG yang fiktif tersebut dimungkinkan karena mengacu pada data lama, namun untuk saat ini dapur SPPG di Kabupaten Bangka Barat seluruhnya sudah terdata di Badan Gizi Nasional (BGN).
Tterkait variasi menu, pihaknya telah menemukan permasalahan itu dan telah mengingatkan kepada pengelola dapur SPPG untuk memperbaiki menu agar makanan yang disajikan kepada anak-anak tidak membosankan.
"Sejauh ini kita masih melaksanakan program MBG di Kecamatan Kelapa, sedangkan kecamatan lainnya masih dalam proses persiapan," ujarnya.
Pemkab Bangka Barat terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaan MBG yang sudah berjalan di Kecamatan Kelapa bisa dilaksanakan dengan baik sesuai aturan dan dari hasil pemantauan di kecamatan itu akan menjadi salah satu dasar pertimbangan pelaksanaan MBG di kecamatan lainnya.
"Kami sebagai satuan tugas pengawasan telah melaksanakan tugas memantau sejauh mana kesiapan pelaksanaan MBG di Bangka Barat," katanya.
Selain itu, kata dia, pengetatan pengawasan juga sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan, antara lain kejadian keracunan, menu yang disajikan dan hal teknis lainnya.
"Setiap dapur MBG kami haruskan memenuhi kelayakan sesuai dengan ketentuan BGN, bersertifikat, menyiapkan ahli gizi dan petugas dapur kompeten agar dapat menyiapkan makanan sehat dan terhindar dari berbagai persoalan," katanya.
Direktur Halal Training Education Consulting Bangka Belitung Nardi Pratomo mengatakan pengelola dapur SPPG harus berani berinvestasi menyediakan sumber daya manusia kompeten agar sajian menu tidak bermasalah.
Ia mencontohkan penanganan persediaan daging ayam harus diperhatikan dan dilakukan sesuai prosedur operasional standar, meskipun disimpan dalam alat pendingin, agar tidak menjadi penyebab keracunan.
"Kami minta dapur SPPG tidak sekadar rekrut petugas, tetapi mereka perlu membekali para petugas dengan pengetahuan detail dan sesuai kebutuhan kini karena dalam sehari dapur harus mampu menyiapkan makanan untuk sekitar 3.500 orang. Ini jumlah yang cukup banyak dan perlu diperhatikan karena harus setiap hari," katanya.
