Menteri PPA serukan hentikan perkawinan anak

Jakarta (Antaranews Babel) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengajak masyarakat di Sulawesi Barat untuk menghentikan praktik-praktik perkawinan anak yang merupakan bentuk pelanggaran hak-hak anak.

"Perkawinan anak membuat anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak," kata Yohana saat meresmikan Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak Di Provinsi Sulawesi Barat, melalui siaran persnya diterima di Jakarta, Jumat.

Council of Foreign Relations mencatat Indonesia merupakan peringkat tujuh dari 10 negara dengan angka absolut pengantin anak tertinggi di dunia dan merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Sulawesi Barat menempati urutan pertama dari seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai rata-rata perkawinan anak 37 persen.

Hal itu diperkuat dengan pendataan keluarga terkait usia kawin pertama di Sulawesi Barat pada 2017, bahwa perempuan yang menikah dibawah usia 21 tahun mencapai 114.741 orang dan laki-laki yang menikah di bawah usia 25 tahun mencapai 94.567 orang.

"Maka dari itu, saya hadir di sini, di tengah masyarakat Mamuju untuk menyuarakan Kampanye Stop Perkawinan Anak," tutur Yohana.

Kampanye Stop Perkawinan Anak telah dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha dan media pada 2017 di tujuh provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Sedangkan pada 2018, kampanye tersebut akan laksanakan di tiga provinsi. Selain di Sulawesi Barat, kampanye tersebut akan dilakukan di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Menteri Yohana berharap berharap kampanye itu dapat mendorong payung kebijakan untuk mencegah dan menghapus praktik perkawinan anak.

"Upaya yang kita lakukan saat ini adalah mengubah cara pandang, baik dari para pengambil keputusan maupun masyarakat, bahwa perkawinan anak sangat merugikan," katanya.