Belitung gandeng KPK RI untuk cegah tindak pidana korupsi

Belitung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah itu.

"Kami harapkan KPK RI dapat terus mendukung komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung dalam meminimalisir terjadinya tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam bentuk apapun di seluruh pelayanan publik," kata Bupati Belitung, Sahani Saleh di Tanjung Pandan, Rabu.

Hal ini disampaikan Sahani Saleh dalam acara sosialisasi pencegahan korupsi dan gratifikasi yang dilaksanakan oleh KPK RI.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui kaidah-kaidah yang baik.

Selain itu, lanjut dia, pengelolaan keuangan daerah juga berorientasi pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, dan keterbukaan.

"Hal ini menjadi komitmen bersama yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh elemen yang tergabung dalam lingkup pemerintah daerah," ujarnya.

Sahani menambahkan, dengan komitmen ini pemerintah daerah optimis mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, sesuai keinginan masyarakat.

Ia menjelaskan, komitmen ini penting dalam upaya menghindari penyimpangan dan kerugian negara selama proses penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut bupati, tindak pidana korupsi wajib dicegah karena tidak hanya merugikan ASN sebagai pelaksana pelayanan publik namun juga merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, lanjut Sahani, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundangan saja namun jauh yang lebih penting adalah membangun mental orang-orang yang dapat memberantas korupsi itu sendiri.

"Tanpa membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan dengan maksimal," katanya.