Mentok, Babel (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengimbau seluruh aparatur sipil negara di daerah itu bisa menjaga netralitas dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada 2024.
"Kami mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang mengabdi di daerah ini untuk menjaga netralitas selama pilkada berlangsung, apalagi saat ini sudah memasuki masa pendaftaran bakal pasangan calon peserta pilkada yang berlangsung tiga hari, mulai 27-29 Agustus 2024," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Deni Ferdian di Mentok, Selasa.
Masa pendaftaran bakal pasangan calon bupati-wakil bupati telah dibuka oleh KPU Kabupaten Bangka Barat, mulai hari ini dan akan berakhir pada 29 Agustus 2024 hingga pukul 23.59 WIB.
"Jadi kami ingatkan ASN, pegawai honorer di lingkungan pemerintah, kepala desa dan para pejabat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjaga sikap netral," katanya.
Ia juga mengingatkan agar para pegawai tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon saat mendaftarkan ke KPU, begitu juga pada saat masa kampanye berlangsung.
"Jangan sampai terlibat di dalam politik praktis, kami minta masyarakat untuk membantu Bawaslu ikut melakukan pengawasan partisipatif di lapangan, jika ada temuan segera lapor ke Bawaslu agar bisa ditindaklanjuti," katanya.
Sebelumnya, Wakapolres Bangka Barat Kompol Iman Tegus Prasetyo mengingatkan kepada seluruh personel Polres Bangka Barat dan Polsek jajaran untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada.
"Kami ingatkan kembali kepada seluruh anggota Polri di lingkungan Polres Bangka Barat untuk tidak terlibat politik praktis selama pilkada berlangsung. Tidak ada anggota yang terlibat mendukung atau memihak salah satu calon, tugas kita pengamanan dan pengawalan setiap tahapan pilkada agar berjalan dengan tertib, lancar dan aman," katanya.
Ia mengatakan meskipun ada anggota keluarga atau saudara dari anggota Polri yang maju dalam pilkada agar tetap tidak dibolehkan anggota mengikuti pertemuan politik, apalagi sampai menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
