Pangkalpinang (Antara Babel) - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang bekerja sama dengan Kementerian Sosial menggelar simulasi kampung siaga bencana agar masyarakat lebih sigap dan terbiasa dalam penanganan saat terjadi bencana.
Dirjen Perlindungan Sosial Korban Bencana Kementerian Sosial, Adhy Karyono di Pangkalpinang, Jumat, mengatakan simulasi penanganan bencana tersebut sangat penting dilakukan agar dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
"Simulasi ini penting, karena masyarakat yang berada di daerah rawan bencana inilah yang sebenarnya bisa langsung menangani, serta menjadi orang yang penting dalam mengurangi risiko dan dampak dari bencana itu," katanya.
Ia mengatakan, dalam peraturan perundangan sudah mengatur bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam penanggulangan bencana. Jadi semuanya masuk dalam kesiapsiagaan sebagai upaya mengurangi resiko saat terjadi bencana.
Dikatakannya, untuk membentuk kampung siaga bencana tersebut dikucurkan anggaran dari APBN Kementerian Sosial dan ada juga yang bersumber dari APBD.
Ia menyebutkan, besaran anggaran untuk satu kampung siaga bencana tidak sama, melainkan sesuai dengan tingkat kerawanan, jarak karena akan butuh tenaga dari luar dalam penanganan bencana tersebut.
"Rata-rata dana yang dianggarkan untuk masing-masing kampung siaga bencana hampir mencapai Rp100 juta. Dana itu untuk membentuk mulai pelatihan dari awal, simulasi hingga kebutuhan semua fasilitasnya termasuk makanan," katanya.
Selain itu, pemerintah juga berperan dari sisi kebijakan, pedoman dan instruktur untuk bisa membentuk dan menyelenggarakan kegiatan simulasi.
"Pemerintah memfasilitasi kegiatan simulasi seperti ini, begitu juga untuk perawatan ketika tidak terjadi bencana maka kampung siaga bencana akan tetap beraktivitas," katanya.
Hingga saat ini, kampung siaga bencana yang telah terbentuk termasuk di Kota Pangkalpinang sudah mencapai 424 lokasi.
"Untuk KSB yang dibentuk dari APBD sudah mencapai 320 lokasi. Untuk itu, kami akan terus mendorong pembentukan KSB ini tidak hanya dari APBN, namun juga dilakukan oleh pemerintah daerah karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
