Pangkalpinang (ANTARA) - Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) pada saat menjalankan berbagai kegiatan pembangunan tidak terlibat dalam pelanggaran hukum atau tindak pidana dengan tetap memegang teguh aturan yang sudah diterbitkan.
"Bekerjalah dengan benar, di Pemerintah Kota Pangkalpinang kita bisa bekerja yang tenang, dengan anggaran sekitar Rp900 miliar kita tidak perlu berkecil hati karena yang paling utama adalah ketenangan dan persahabatan itu lebih mahal dari semuanya," kata Maulan Aklil di Pangkalpinang, Kamis.
Maulan juga mengingatkan agar pemerintahan yang baik sudah harus dilakukan karena baginya demokratis dengan segala pro dan kontra di era ini merupakan hal wajar sebagai bentuk ekspresi dalam memaknai demokrasi dalam keterbukaan, kontrol dan pengawasan dari masyarakat.
Untuk itu, Mulkan berharap penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada tahun tahun ke depan selalu memberi pendampingan dan pengawasannya agar ASN bisa bekerja dengan baik.
Dia juga mengapresiasi Kejari setempat yang telah berperan aktif mengawal dan mengamankan sejumlah kegiatan strategis pada 2022 sehingga mampu selesai 97 persen.
"Alhamdulillah sebanyak 97 persen kegiatan pembangunan strategis sudah dikerjakan tahun lalu dan mendapatkan pengawalan dari Kejaksaan Negeri, untuk tahun ini kami juga minta Kejari Pangkalpinang tetap membantu kami dengan pendampingan dan pengawasan agar kawan-kawan bisa bekerja dengan baik," kata Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil di Pangkalpinang, Kamis.
Menurut Maulan, sebagai birokrasi yang berperan sebagai motor penggerak pembangunan yang paling membuat gugup adalah berhadapan dengan aparat penegak hukum.
"Dahulu paradigma seperti itu, namun sekarang kita bisa melihat bagaimana suasana kesejukan itu ada dan bagaimana sambutan Kajari dengan nuansa yang bisa dibaca agar kita tetap bekerja secara benar dan Kejaksaan berdiri di samping sebagai teman. Kita sahabat yang kita bekerja bersama-sama untuk pembangunan Kota Pangkalpinang," katanya.
Pada saat aparat penegak hukum telah banyak berubah dan selalu aktif memberikan pendampingan dan pengawasan guna menghindari terjadinya pelanggaran.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang Syaiful Bahri Siregar menyampaikan pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari peran intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan nasional.
"Dengan adanya kerja sama yang baik diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan cepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran," katanya.
Proyek strategis nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada pak Wali Kota atas kepercayaan dan penghargaan yang telah diberikan," kata Syaiful.
