Dinsos Bangka minta bantuan sosial jangan dipolitisasi

Sungailiat (ANTARA) - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Baharudin Bafa minta kepada siapapun agar bantuan sosial masyarakat atau program bantuan iuran (PBI) jangan dipolitisasi hanya untuk memperoleh dukungan partisipasi.

Hal itu katakan di Sungailiat, Rabu, menanggapi adanya beberapa orang yang sengaja memberikan data masyarakat untuk memperoleh PBI baik langsung ke kantor Dinas Sosial maupun melalui layanan WhatsApp.

"Saya ingatkan kepada siapapun yang hendak memfasilitasi masyarakat memperoleh bantuan iuran maupun bantuan sosial agar lebih bijak dalam menyampaikan data," jelas dia.

Meskipun kata Bahrudin yang akrab di panggil Mo, memfasilitasi masyarakat mendapatkan bantuan tersebut sah-sah saja, karena memang masalah sosial menjadi perhatian dan tanggung jawab banyak pihak  atau stakeholder bukan semata berada pada pundak pemerintah semata.

Perlu diketahui bahwa masyarakat yang memperoleh program bantuan iuran jaminan kesehatan (PIB JK), pendidikan adalah warga yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Sedangkan masyarakat yang dimasukkan dalam DTKS terlebih dahulu harus melalui proses tahapan pendataan oleh pemerintah pemerintah Desa/Kelurahan, kemudian diverifikasi oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berada di masing – masing desa dan kelurahan.

"Saya hanya menginginkan supaya upaya memfasilitasi masyarakat mendapatkan program bantuan iuran berdasarkan data yang valid atau bersumber dari DTKS sehingga bantuan sosial ataupun bantuan pemberdayaan masyarakat benar-benar tepat sasaran, sementara data valid itu didapat dari kejujuran saat melakukan pendataan," jelasnya.

Dengan bantuan sosial yang tepat sasaran kata Mo, akan berimplikasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan yang saat ini tengah serius ditangani oleh pemerintah.

Data terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka tercatat sebanyak sekitar 80 ribuan orang yang sebelumnya berada pada angka 103 ribuan orang. Jadi sekitar 20 ribuan data dikeluarkan dari DTKS karena tidak layak yang merupakan bagian dari akumulasi data se Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI melalui pusat data dan informasi (Pusdatin) sebanyak 20 jutaan orang.