Pangkalpinang wujudkan tata kelola pemerintahan baik

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.  

"Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Keberhasilan pembangunan daerah ditandai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan beberapa indikator penilaian," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang Lusje Anneke Tabalujan di Pangkalpinang, Selasa.    

Menurut dia, salah satu aspek penting dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pengelolaan manajemen risiko pada perangkat daerah.

Sebagai pemerintah daerah, Kota Pangkalpinang selalu berusaha berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui praktik pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi.  

"Pengelolaan risiko pada perangkat daerah merupakan suatu keharusan dalam memastikan kebijakan, program, dan layanan publik yang kami berikan berjalan dengan lancar, efisien, dan efektif," ujarnya.  

Untuk itu, Lusje menekankan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pangkalpinang wajib berkomitmen dengan melakukan identifikasi risiko yang komprehensif, analisis risiko mendalam untuk memahami dampak dan kemungkinan terjadinya risiko yang telah diidentifikasi. Hal tersebut akan membantu dalam menetapkan prioritas dan mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang efektif.

Selanjutnya, perangkat daerah juga perlu melakukan pengembangan strategi pengelolaan risiko, berkomitmen untuk mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perangkat daerah. Melalui langkah-langkah pencegahan, mitigasi, transfer risiko, dan retensi risiko sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

"Kami juga melakukan tindakan korektif dan pencegahan secara aktif untuk mengelola risiko yang telah diidentifikasi," ujarnya.

Selain itu, perangkat daerah juga melakukan transparansi dan akuntabilitas serta bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan risiko.

Melalui komitmen yang kuat pada semua jajaran perangkat daerah, didukung dengan penerapan aplikasi Simentari sebagai upaya mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pangkalpinang diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mewujudkan misi Kota Pangkalpinang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.