Pangkalpinang (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya menyebutkan bahwa pengusaha perkebunan kelapa sawit se-Bangka Belitung sepakat membentuk Forum CSR tahun 2026 mendatang agar penyaluran program tanggung jawab lingkungan dan sosial (TJSL) perusahaan lebih tepat sasaran dan sesuai aturan.
"Dana CSR perusahaan sawit ini belum sepenuhnya dirasakan rakyat. Karena itu, kami mendorong agar CSR diprioritaskan untuk sektor pendidikan dan kesehatan karena banyak masyarakat ingin kuliah tapi tidak memiliki biaya," kata Didit saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemilik perusahaan sawit se-Bangka Belitung di ruang Banmus DPRD Babel, Senin.
Ia mengatakan hampir 80 persen pemilik perusahaan sawit hadir dalam RDP ini sehingga disepakati pembentukan forum CSR ini karena selama ini tugas DPRD hanya menampung aspirasi masyarakat.
Berdasarkan peraturan daerah (Perda), perusahaan wajib menyalurkan 1–20 persen CSR dari keuntungan bersih. Aturan itu juga berkaitan dengan izin usaha perkebunan (IUP) yang mengharuskan perusahaan membangun kebun plasma minimal 20 persen dari total areal untuk masyarakat sekitar.
Meski ada ketidaksinkronan antara IUP dan hak guna usaha (HGU) yang sedang diupayakan solusinya oleh perusahaan bersama dinas terkait dan DPRD akan menjadwalkan rapat lanjutan untuk membentuk Forum CSR perusahaan kelapa sawit ini.
"Nanti anggotanya pihak perusahaan sendiri, namun pengawasan tetap melibatkan Forkopimda," terang Didit.
Ketua Komisi II DPRD Bangka Belitung, Dody Kusdian juga menegaskan setiap perusahaan harus menyerahkan secara resmi penyaluran CSR agar bantuan yang diberikan tepat sasaran karena masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya.
"Kita menekankan pentingnya sektor pendidikan agar perusahaan dapat ikut memberikan beasiswa bagi warga kurang mampu," ujarnya.
Perwakilan PT Gunung Maras Lestari, Lidia Simatupang mengungkapkan pihaknya setiap tahun menyalurkan CSR berupa bantuan untuk masyarakat sekitar perusahaan.
Bantuan itu meliputi sembako saat Idul Fitri, hewan kurban, hingga dukungan pembangunan masjid berdasarkan proposal yang masuk. Jika ada keluhan dari masyarakat kami siap menerima aspirasi dan menyalurkan CSR sesuai ketentuan.
"Kami juga mendukung rencana DPRD untuk membentuk Forum CSR agar penyaluran bantuan perusahaan lebih terakomodir," tutup Lidia.
