Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama pemerintah daerah se-Kepulauan Babel memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di daerah itu.
"Ini penting karena potensi TPPO di daerah ini tinggi," kata Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kepulauan Babel Qris Pratama saat membuka diskusi panel pencegahan TPPO di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan kegiatan diskusi panel pencegahan TPPO Tahun 2025 ini merupakan sarana penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, biro perjalanan dan seluruh pihak dalam mencegah TPPO.
"TPPO bukan hanya persoalan hukum tetapi juga masalah kemanusiaan yang menyangkut harkat dan martabat manusia," ujarnya.
Ia berharap melalui forum diskusi ini dapat bertukar informasi, pengalaman dan gagasan strategis mengenai langkah-langkah nyata dalam mencegah terjadinya TPPO, terutama di Kepulauan Bangka Belitung ini.
"Pencegahan akan jauh lebih efektif bila didukung oleh kolaborasi lintas sektor, peningkatan kesadaran masyarakat serta penguatan system perlindungan bagi kelompok rentan," ujarnya.
Menurut dia kegiatan ini tentunya juga menjadi wadah untuk mempererat komunikasi dan koordinasi lintas instansi. Dengan suasana lebih terbuka dan akrab diharapkan muncul ide-ide inovatif dan solusi Bersama untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan korban TPPO.
"Kegiatan ini bukan sekedar kegiatan serimonial saja tetapi momentum untuk memperteguh komitmen kita Bersama dalam melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang," katanya.
Ia berharap semoga diskusi ini dapat memberikan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan oleh masing-masing instansi.
Ia menambahkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terjadi perubahan kelembagaan yang sebelumnya Kantor Imigrasi berada di Bawah Kanwil Kemenkum HAM menjadi UPT di Bawah Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi.
"Hal ini perlu disampaikan sebagai pengenalan instansi kami yang baru terbentuk dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di daerah ini," katanya.
