Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengatur pola tanam cabai petani, sebagai strategi pemerintah daerah dalam menekan inflasi yang disebabkan oleh komoditas tersebut.
"Saya akan mengumpulkan seluruh petani untuk memperkuat kelembagaan komoditas cabai," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Babel Edi Romdoni di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia mengatakan kenaikan harga cabai besar dan rawit di Provinsi Kepulauan Babel ini, karena pola tanam petani yang kurang terencana dengan baik. Misalnya pada Desember ini petani menanam dan panen empat bulan kemudian petani mulai panen.
Selama masa panen cabai berkisar 2,5 bulan ini, stok cabai melimpah dan harga murah dan selama masa panen ini petani tidak ada menanam cabai lagi, maka empat bulan berikutnya stok cabai lokal kosong dan harga melambung tinggi.
"Dengan adanya penguatan kelembagaan komoditas cabai ini, tentunya memudahkan koordinasi pemerintah dengan para petani untuk mengatur pola tanam komoditas ini, agar pada bulan-bulan tertentu tidak mengalami kekosongan panen cabai ini," katanya.
Menurut dia panen cabai lokal di Provinsi Kepulauan Babel cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun karena pola tanam komoditas ini tidak dilakukan dengan baik maka mengakibatkan pada bulan-bulan tertentu terjadi kekosongan panen yang mengakibatkan harga melambung tinggi dan inflasi.
"Selama ini untuk menutupi kekosongan panen cabai lokal ini, kita hanya mengandalkan pasokan dari luar daerah yang harganya tinggi karena dipengaruhi biaya pengiriman komoditas dari Pulau Jawa, Sumatera ke daerah ini," katanya.
Ia berharap dengan adanya penguatan kelembagaan komoditas cabai untuk mengatur pola tanam cabai ini dapat menekan inflasi di daerah ini.
"Kami terus mendorong agar petani untuk terus mengembangkan komoditas ini, melalui pembinaan dan bantuan bibit, pupuk dan lainnya kepada petani di daerah ini," katanya.
