Pangkalpinang (ANTARA) - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) non Perda terkait tata kelola dan tata niaga pertimahan serta penyampaian nama-nama anggota Pansus tersebut tahun 2025.
Wakil Ketua III DPRD Babel, Edi Nasapta di Pangkalpinang, Senin (17/3) mengatakan bahwa pentingnya pembentukan pansus tata kelola dan tata niaga pertimahan guna mengatasi berbagai permasalahan di sektor pertambangan.
Oleh karena itu kerjasama antara pemerintah daerah dan DPRD Babel sangat diperlukan untuk memastikan tata kelola pertimahan yang lebih transparan dan berkelanjutan.
"Saya berharap agar seluruh anggota DPRD Babel yang tergabung dalam komisi-komisi dapat berperan aktif, dalam membahas serta menyusun format laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur kepulauan Babel," ujarnya.
Ia juga berharap ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan sistem tata niaga pertimahan yang lebih baik di Babel.
Dalam kesempatan ini, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sugito dalam sambutannya juga menyampaikan berbagai persoalan seperti faktor ekonomi, termasuk inflasi dan ketimpangan pendapatan, berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan di provinsi ini.
Begitu juga tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2024 mencapai 4,6 persen, yang menunjukkan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang yang menganggur.
"Untuk daerah perkotaan, angka pengangguran lebih tinggi, mencapai 5,5 persen, dibandingkan dengan daerah pedesaan. Jika dibandingkan dengan Agustus 2023, angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,5 persen," katanya.
Sedangkan untuk tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), menunjukkan tantangan dalam akses dan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
Perekonomian Babel masih didominasi oleh lima sektor utama, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar, serta jasa kendaraan bermotor.
"Meskipun beberapa sektor mengalami pertumbuhan positif, sektor pertambangan yang selama ini menjadi andalan mengalami kontraksi, memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah," tutupnya.
