Bawaslu Bangka Barat luncurkan gerakan sekolah demokrasi

Muntok (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meluncurkan gerakan sekolah demokrasi guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

"Melalui gerakan sekolah demokrasi ini kami harapkan bisa meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 sekalgus menciptakan pemilu berkualitas," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Rio F Pahlevi di Muntok, Rabu.

Sebagai langkah awal membangun gerakan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menggelar peluncuran sekolah demokrasi sekaligus kesepakatan dengan sejumlah instansi terkait, seperti pemkab, kepolisian, kejaksaan, Dinas Pendidikan Provinsi Babel dan seluruh kepala SMA/SMK/MA di daerah itu.

"Kami akan terjun langsung bersama kepolisian dan kejaksaan untuk memberikan tambahan pengetahuan demokrasi di luar jam sekolah di sekolah-sekolah tingkat atas yang ada di seluruh kabupaten," katanya.

Sosialisasi dan pendidikan demokrasi yang dilakukan agar para pelajar tingkat atas yang sebagian besar merupakan pemilih pemula semakin paham pentingnya berdemokrasi.

Sosialisasi tersebut akan memberikan berbagai materi kepemiluan, antara lain pemahaman kepemimpinan, pengetahuan pemanfaatan peran teknologi informasi terhadap pelaksanaan demokrasi.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan simulasi dan pendampingan untuk mengimplementasikan demokrasi di tingkat sekolah, seperti pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan wadah kegiatan kesiswaan lainnya.

"Sekolah demokrasi merupakan amanah dalam pengembangan pola partisipatif, kami harapkan ke depan pendidikan demokrasi semakin berkembang sehingga masyarakat semakin berperan aktif dalam setiap tahapan pesta demokrasi," katanya.

Menurut dia, gerakan sekolah demokrasi yang dibentuk Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tersebut merupakan kali pertama dilaksanakan di Babel dan diharapkan bisa dikembangkan di daerah lain hingga tingkat nasional.

"Kami juga akan meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan instansi terkait untuk membentuk rancangan kurikulum pendidikan demokrasi untuk memudahkan dalam penyampaian materi di sekolah," katanya.